DJABARPOS.COM, Kota Bandung – Pemerintah Kota Bandung menuntaskan perbaikan 1.785 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) hingga 1 Desember 2025. Capaian ini sekaligus memenuhi 100 persen target yang dialokasikan melalui anggaran DPKP tahun 2025.
Kepala DPKP Kota Bandung, Luthfi Firdaus, menegaskan bahwa program Rutilahu menjadi salah satu prioritas utama Pemkot Bandung dalam meningkatkan kualitas hidup warga berpenghasilan rendah, menekan angka kekumuhan, dan mempercepat penataan lingkungan permukiman.
“Sampai 1 Desember ini sudah ada 1.785 unit yang direalisasikan. Ini progres 100 persen untuk program Rutilahu 2025,” ujar Luthfi di Balai Kota Bandung, Senin (1/12/2025).
Perbaikan rumah dilakukan di 25 kecamatan dengan kategori kerusakan beragam, mulai rusak ringan hingga rusak berat dengan tingkat kerusakan 45–60 persen. Namun, sejumlah lokasi belum dapat ditangani akibat problem legalitas, seperti bangunan di lahan tanpa kepemilikan sah atau berada di atas tanah milik pemerintah.
“Di lapangan ada kendala. Kalau status lahan tidak jelas, kami tidak bisa melakukan perbaikan karena tidak sesuai ketentuan,” jelasnya.
Target Besar: Tuntaskan 9.000 Rutilahu Sampai 2029
DPKP mencatat masih terdapat 9.000 rumah tidak layak huni dan sekitar 280 hektare kawasan kumuh yang harus ditangani bertahap. Setiap tahun, Pemkot Bandung menargetkan perbaikan 1.000–2.000 unit agar seluruh kebutuhan terselesaikan pada akhir 2029.
“Harapannya, seluruh 9.000 rumah bisa selesai sampai 2029, dan kawasan kumuh seluas 280 hektare dapat terus ditekan,” kata Luthfi.
Program Rutilahu telah berjalan sejak 2014 dan terus berkembang mengikuti dinamika lapangan, termasuk perubahan kondisi fisik bangunan dan kebutuhan masyarakat.
Kolaborasi Besar: 2.100 Unit Tersentuh Sepanjang 2025
Setiap unit Rutilahu mendapat bantuan Rp25 juta. Tahun 2025, perbaikan tidak hanya ditopang APBD, tetapi juga dukungan berbagai mitra:
- BSPL Pemerintah Pusat: 111 unit
- CSR Yayasan Buddha Suci: komitmen 500 unit (progres 250 unit)
- CSR perusahaan lainnya
Dengan kolaborasi tersebut, total unit yang tersentuh pada 2025 mencapai sekitar 2.100 rumah.
“Bantuan pusat dan CSR sangat membantu memperluas jangkauan. Tanpa kolaborasi, capaian ini sulit diwujudkan,” kata Luthfi.
Meski Anggaran Disunat, Target Tetap Tinggi
Pada 2026, DPKP memprioritaskan kembali program Rutilahu meski terjadi efisiensi anggaran sekitar Rp25 miliar. Total anggaran diperkirakan menjadi Rp240 miliar, turun dari Rp260 miliar sebelumnya. Kendati begitu, bantuan Rutilahu Rp25 juta per unit tetap dipertahankan.
“Walaupun anggaran turun, Rutilahu tetap prioritas. Target minimal sama: 1.800 sampai 2.000 unit untuk warga berpenghasilan rendah,” tegasnya.
Selain Rutilahu, DPKP juga menyiapkan pembangunan rumah susun (rusun) sebagai solusi jangka panjang penataan kawasan kumuh. Beberapa proyek seperti Rusun Cingised dan Rusun Rancacili masih memerlukan tambahan anggaran untuk penyelesaian arsitektur dan struktur.
“Pembangunan vertikal tetap masuk RPJMD dan RPJP. Namun tahun depan, pendanaannya menjadi tantangan karena efisiensi anggaran,” ujarnya. (Arsy)