DJABARPOS.COM, Kota Bandung – Memasuki periode rawan bencana, Kota Bandung menghadapi beragam potensi ancaman mulai dari longsor, banjir, kebakaran permukiman padat, hingga penumpukan sampah akibat keterbatasan ritasi ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Untuk memperkuat langkah mitigasi, Pemerintah Kota Bandung menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Penanggulangan Bencana bersama TNI–Polri, BPBD, dan unsur kewilayahan di Aula Mapolrestabes Bandung, Kamis 11 Desember 2025.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menjelaskan bahwa hujan berintensitas tinggi beberapa pekan terakhir meningkatkan risiko bencana, terutama di kawasan utara–barat hingga timur kota. “Potensi longsor menjadi yang paling mengkhawatirkan. Kami sudah meninjau langsung sejumlah titik, termasuk rumah-rumah dengan tingkat kerawanan tinggi,” ujarnya.
Farhan meminta penguatan jalur informasi mulai dari Polsek, Koramil, kewilayahan, hingga relawan agar segera melaporkan setiap perkembangan di wilayah rawan. “Jika ada ancaman longsor, segera laporkan. Kita akan memastikan warga diungsikan sebelum terjadi hal fatal,” tegasnya.
Selain longsor, risiko kebakaran di permukiman padat juga meningkat. Banyak rumah dihuni hingga delapan orang dalam satu bangunan, sehingga potensi korban jiwa lebih tinggi. “Kesiapsiagaan Polsek, Koramil, dan kewilayahan sangat menentukan,” jelas Farhan.
Ia juga menyoroti meningkatnya kasus rumah roboh di sejumlah titik, baik di bantaran sungai maupun permukiman umum. Banyak bangunan tua yang tidak layak huni namun masih ditempati warga dengan kondisi sosial ekonomi rentan.
Farhan menginstruksikan jajaran kewilayahan untuk melakukan inventarisasi pohon rawan tumbang, termasuk pohon yang ditanam di pot beton sejak masa sebelumnya. Seiring usia, banyak pot penahan runtuh sehingga akar pohon menggantung dan mudah patah. “Saat akarnya terpapar, kekuatannya sangat rapuh. Saya sudah menyaksikan sendiri insiden pohon tumbang tiba-tiba di Kiaracondong saat hujan,” katanya.
Ia juga mengingatkan ancaman meningkatnya kasus demam berdarah (DBD) pada 2026–2028 karena siklus tiga tahunan. Meski sepanjang 2025 tidak ada korban jiwa, risiko lonjakan kasus tetap harus diantisipasi. Farhan meminta petugas lapangan meningkatkan kewaspadaan dan warga segera ke puskesmas jika demam tidak turun dalam 24 jam.
Sementara itu, persoalan sampah menjadi isu krusial lain yang dibahas. Kota Bandung saat ini menghasilkan sekitar 1.498 ton sampah per hari, sementara kapasitas pengiriman ke TPA Sarimukti hanya 1.200 ton. “Pada November lalu kita sempat mengalami penumpukan 4.000 ton dalam 20 hari. Banyak truk harus antre hingga 36 jam di Sarimukti,” jelasnya.
Mulai pertengahan Januari 2026, kuota pembuangan ke TPA diperkirakan kembali turun menjadi sekitar 980 ton per hari, sehingga ancaman penumpukan sampah berpotensi berulang. Pemkot Bandung kini menyiapkan pengolahan biodigester serta insinerator berkapasitas 7–10 ton untuk mengurangi beban pembuangan.
“Mulai 10 Januari, kita memasuki fase kritis. Saya meminta seluruh unsur TNI–Polri, kewilayahan, dan masyarakat berkolaborasi agar penumpukan sampah tidak kembali terjadi,” tegas Farhan. (Arsy/Ade)
