DJABARPOS.COM, Medan – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sepakat mempercepat pemerataan akses internet di seluruh daerah. Program ini ditempuh melalui satelit SATRIA-1, pembangunan BTS BAKTI, serta perluasan jaringan fiber optik untuk menuntaskan blank spot yang masih menghambat konektivitas digital.
Marsma TNI Agus Pandu Purnama, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam, menegaskan pentingnya sinergi lintas pihak. Menurutnya, Sumut merupakan provinsi strategis sekaligus pintu gerbang kawasan barat Indonesia. “Jika konektivitas digital diperkuat, Sumut bisa menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Namun disparitas digital di pesisir, pedalaman, dan kepulauan harus segera diatasi,” ujarnya.
Senada, Achmad Fadly, S.Sos., MSP, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Pemprov Sumut, menyebutkan masih ada lebih dari 20 persen wilayah yang belum terjangkau sinyal. “Dukungan Komdigi, BAKTI, dan operator sangat vital. Termasuk program internet gratis di ruang publik yang ditargetkan mulai Januari 2026,” jelasnya.
Rakor menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya pemetaan blank spot berbasis kebutuhan daerah, relokasi titik SATRIA-1, penyediaan internet publik gratis, serta penataan jaringan fiber optik. Pemerintah menegaskan bahwa pemerataan akses internet bukan hanya soal teknologi, tetapi juga keadilan digital bagi masyarakat. Dengan dukungan multipihak, Sumut diharapkan menjadi contoh percepatan transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. (Red)