DJABARPOS.COM, Mataram — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya dalam memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di sektor politik dan keamanan. Kebijakan kesetaraan gender, perlindungan kelompok rentan, serta pelayanan publik yang inklusif menjadi fokus utama dalam tata kelola pemerintahan.
Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, Agung Pratistho, menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender di Mataram, NTB, Rabu (3/12/2025). Ia menekankan pentingnya penerapan human based governance agar setiap kebijakan lebih berpihak pada masyarakat.
“PUG adalah strategi pembangunan nasional untuk memastikan laki-laki, perempuan, anak, dan kelompok rentan mendapatkan manfaat pembangunan secara setara,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa isu politik dan keamanan kini semakin kompleks, mulai dari konflik sosial, keamanan digital, hingga kesiapsiagaan bencana, yang semuanya membutuhkan analisis berbasis gender.
Dalam kesempatan tersebut, Kemenko Polkam juga mengapresiasi Polda NTB sebagai salah satu role model nasional dalam penerapan PUG di sektor keamanan. Polda NTB dinilai berhasil menghadirkan data terpilah, penguatan SDM, inovasi layanan responsif gender, serta sinergi lintas unit. Prestasi tersebut mengantarkan Polda NTB menjadi nominator Polri Awards in Support of UN “HeForShe” Movement 2025.
Agung menyebut praktik terbaik Polda NTB menjadi rujukan penting bagi kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polkam untuk memperkuat implementasi PUG.
Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, mewakili Kapolda NTB, mengatakan bahwa pertemuan ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan dan layanan kepolisian.
“Kami berharap diskusi ini menghasilkan rekomendasi dan kerja sama yang lebih kuat demi meningkatkan kualitas layanan kepolisian yang inklusif dan bebas diskriminasi,” ujarnya.
Hari menegaskan bahwa Polda NTB terus memperkuat PUG melalui perencanaan program dan anggaran, peningkatan kapasitas SDM, penguatan peran Polwan dan ASN wanita, serta layanan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan, anak, dan kelompok rentan. (Arsy)