Bandung – Suasana rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat pada Jumat (16/5/2025) mendadak memanas. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara kolektif melakukan aksi walkout saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bersama Wakil Gubernur Jawa Barat di Gedung DPRD Jabar, Bandung.
Aksi ini dipicu oleh pernyataan anggota Fraksi PDIP, Doni, yang menyampaikan kekecewaannya terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Pernyataan tersebut segera disambut interupsi oleh Memo Hermawan, anggota fraksi PDIP lainnya, yang mengungkap bahwa hubungan antara legislatif dan eksekutif di Jabar sedang tidak baik-baik saja.
“Beberapa hari terakhir, hubungan antara eksekutif dan legislatif ini penuh ketegangan,” ucap Memo.
Setelah penyampaian interupsi, Memo, Doni, dan seluruh anggota Fraksi PDIP, termasuk Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, bangkit dan keluar dari ruang sidang sebagai bentuk protes politik.
Komposisi Fraksi di DPRD Jabar
Sebagai informasi, DPRD Provinsi Jawa Barat terdiri dari 120 anggota yang terbagi dalam 9 fraksi sebagai berikut:Fraksi Jumlah Anggota Gerindra 25 orang PKS 21 orang PDIP 20 orang Golkar 16 orang Demokrat 11 orang PAN 7 orang PKB 7 orang NasDem–Perindo (gabungan) 7 orang PPP–Hanura (gabungan Fraksi Persatuan Nurani Sejahtera) 6 orang
Fraksi PDIP merupakan fraksi besar dan memiliki kursi pimpinan sebagai Wakil Ketua DPRD, yang saat ini diisi oleh Ono Surono. Aksi walkout yang dilakukan tentu memiliki dampak signifikan terhadap dinamika politik di tubuh parlemen Jabar.
Konstelasi Politik Memanas
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak Gubernur maupun perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, aksi walkout ini mengindikasikan adanya ketegangan serius antara dua unsur pemerintahan daerah, yaitu legislatif dan eksekutif.
Jika ketegangan ini tidak segera ditangani, maka berpotensi menghambat pembahasan dan pengesahan sejumlah kebijakan strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat Jawa Barat.(Arsy)
