DJABARPOS.COM, Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) mempelajari praktik pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari Jepang. Menurutnya, langkah ini krusial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Hal itu disampaikan Tito saat membuka Seminar Internasional Jepang–Indonesia bertema “Penguatan Keuangan Daerah dan BUMD untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah” di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
“Hubungan Indonesia dan Jepang sudah lama terjalin harmonis. Jepang adalah negara maju yang dihormati karena kemajuannya. Kita perlu belajar banyak dari mereka, termasuk dalam pengelolaan BUMD,” ujar Tito.
Mendagri menjelaskan, Indonesia memiliki potensi besar berupa kekayaan alam, wilayah luas, dan jumlah penduduk besar. Namun, optimalisasi BUMD masih jadi tantangan. Dari 1.091 BUMD di Indonesia, tidak semuanya mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap keuangan daerah, bahkan sebagian masih merugi karena persoalan manajemen dan politik.
“BUMD ini pemegang saham terbesarnya adalah Pemda. Karena itu pengawasan Kemendagri sangat penting agar BUMD bisa sehat dan memberikan manfaat,” tegasnya.
Tito mencontohkan praktik baik di Jepang, seperti Kota Kitakyushu yang sukses mengelola usaha air minum, serta Kota Shiranuka yang mampu memaksimalkan potensi lokal sebagai sumber pendapatan daerah.
Ia berharap seminar internasional ini dapat menjadi ajang berbagi pengalaman antardaerah di Indonesia maupun Jepang. “Melalui forum ini kita bisa belajar dari tokoh-tokoh Jepang yang hadir,” tambahnya.
Acara ini turut dihadiri Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, Wakil Dubes Jepang Takabayashi Hiroki, perwakilan JICA Indonesia, Wali Kota Shiranuka Tanano Takao, Wali Kota Batam Amsakar Achmad, serta sejumlah perwakilan pemerintah daerah. (Red)