DJABARPOS.COM, Jakarta – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Cimahi, menyuarakan aspirasinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka mendesak agar kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Pemkot Cimahi segera dituntaskan.
Sebelumnya, kasus ini menjerat eks Wali Kota Ajay M Priatna. Aspirasi disampaikan puluhan mahasiswa melalui aksi unjuk rasa yang digelar di halaman Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Juni 2024.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi Solidaritas Masyarakat Cimahi, Ahmad mengungkit tiga pemimpin di Kota Cimahi yang secara berturut-turut terjerat kasus korupsi.
Mereka yaitu Itoc Tochija (alm), Atty Suharti dan Ajay M Priatna. Kasus yang disorot Solidaritas Masyarakat Cimahi adalah yang melibatkan Ajay M Priatna. Kasus terakhirnya terkait gratifikasi dan suap kepada eks penyidik KPK, Robin Pattuju.
“Kami ingin meminta kepada para pimpinan KPK untuk segera menuntaskan tugasnya. Kami mengetahui bahwasanya mantan Wali Kota Cimahi, Ajay telah menjadi terpidana. Tapi masih ada pekerjaan yang harus dituntaskan,” tutur Ahmad.
Ahmad menduga kasus korupsi yang menjerat Ajay M Priatna melibatkan banyak pihak. Atas dasar itulah pihaknya mendesak KPK untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang ikut terlibat dalam pusaran kasus tersebut.
“Patut diduga jika kasus korupsi Wali Kota Cimahi itu melibatkan banyak pihak, lingkaran-lingkaran, orang-orang yang menjabat di sekitar Wali Kota Cimahi (Ajay),” ungkapnya.
“Maka dari itu kami meminta para pimpinan KPK yang menangani kasus korupsi Wali Kota Cimahi untuk terus berani membongkar siapa-siapa saja yang ada di dalam lingkaran setan, yang berada di kasus korupsi tersebut,” lanjut Ahmad menegaskan.
Dalam orasinya, Ahmad juga menyebut-nyebut nama Dikdik Suratno Nugrahawan yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi. Nama Dikdik, ujar Ahmad, sempat muncul dalam persidangan kasus gratifikasi dan suap terhadap penyidik KPK Robin Pattuju.
“Kami menyoroti ada nama Sekretaris Daerah Kota Cimahi yang disebut-sebut. Maka dari itu kami ingin KPK mengungkapkan terlebih dahulu biar semuanya jelas. Apakah benar Sekda berperan di dalam lingkaran (korupsi) tersebut atau tidak,” kata Ahmad.
Apalagi, ujar dia, Dikdik kini disebut akan maju dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Cimahi 2024. Pihaknya tidak ingin pemimpin Kota Cimahi di masa mendatang dikait-kaitkan dengan kasus korupsi.
“Agar ketika dia misalkan jadi memimpin kota kami, tidak ada lagi kasus-kasus korupsi atau dia tidak terjerat kasus korupsi. Itu harapan kami,” tegasnya.
Oleh karena itu, Ahmad menyatakan pihaknya mendesak KPK agar segera menuntaskan dan mengungkap pihak mana saja yang terlibat dalam kasus korupsi Ajay.
“Jadi kami ingin selesaikan dulu kasus ini sampai tuntas, jangan ditutup begitu saja. Karena saksi-saksi itu menyebutkan beberapa nama di dalam persidangan. Maka dari itu kami ingin semuanya diselesaikan. Kasus ini belum tuntas,” tandasnya.
Ahmad dalam kesempatan itu juga memastikan, aksi unjuk rasa akan terus berlanjut hingga KPK serius melakukan tugasnya dalam menuntaskan kasus korupsi di Kota Cimahi.
“Kami akan terus mendorong KPK. Kami mungkin hari ini turun dengan jumlah yang sedikit, tapi nanti ketika KPK tidak mengindahkan sama sekali, tidak melirik sama sekali apa yang kami lakukan ini, maka mungkin kedepannya kami akan melakukan aksi-aksi lanjutan dengan jumlah dan kapasitas yang lebih besar,” tandasnya.(Nino/Dadan)
