DJABARPOS.COM, Bandung – Momen penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SMA dan SMK menjadi perhatian serius setiap tahunnya. Antusiasme orang tua dalam mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah negeri selalu tinggi, namun jumlah kursi yang tersedia jauh dari cukup. Tahun ini pun, situasi yang sama kembali terjadi di Kota Bandung.
Berdasarkan data tahun 2024, lebih dari 35 ribu siswa mendaftar ke SMA/SMK negeri di Bandung. Sayangnya, daya tampung hanya tersedia untuk kurang dari 19 ribu siswa. Tahun 2025 diprediksi tidak banyak berubah, dengan jumlah pendaftar yang meningkat, sementara kapasitas sekolah negeri tetap stagnan.
Menanggapi persoalan ini, Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, mengajukan solusi inovatif. Ia mendorong Pemerintah Daerah untuk menjalin kemitraan strategis dengan sekolah swasta.
“Ketimpangan antara jumlah peminat masuk SMA/SMK negeri dengan daya tampung sekolah di negeri ini memang besar. Tidak semua kecamatan memiliki sekolah negeri setingkat SMA. Bahkan di Kota Bandung sendiri ada 11 kecamatan yang tidak memiliki SMA negeri,” ujar Ledia, Minggu (15/6/2025).
“Karenanya, sudah saatnya Pemerintah Daerah, khususnya di tingkat provinsi, membuka diri untuk bekerja sama dengan sekolah swasta,” katanya.
Menurut legislator asal dapil Kota Bandung dan Cimahi ini, membangun sekolah negeri baru bukanlah solusi cepat. Selain membutuhkan anggaran besar, kendala seperti ketersediaan lahan dan persyaratan administratif sering kali menjadi hambatan.
Sebagai alternatif, ia mengusulkan agar siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri diberikan peluang bersekolah di swasta dengan subsidi biaya, terutama untuk siswa dari keluarga kurang mampu.
“Misalnya nih, di Jawa Barat alhamdulillah ada program BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal) senilai Rp600 ribu per siswa. Kan itu disalurkan ke semua sekolah. Saya membayangkan, untuk siswa dari keluarga tidak mampu, bisa dibuat bantuan tambahan semacam itu. Jadi, jika ada calon siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta dengan bantuan biaya,” jelasnya.
Dengan pendekatan ini, Ledia percaya lebih banyak siswa yang sebelumnya terancam putus sekolah bisa melanjutkan pendidikan tanpa terbebani kendala finansial. Di sisi lain, langkah ini dinilai lebih efisien bagi pemerintah daripada harus membangun sekolah baru dari nol.
Akreditasi Sekolah Swasta Jadi Kunci Kerja Sama
Namun, Ledia menegaskan bahwa kemitraan dengan sekolah swasta harus disertai syarat dan ketentuan yang jelas. Salah satu syarat utamanya adalah memastikan kualitas pendidikan melalui akreditasi.
“Misalnya, salah satu syaratnya sekolah swasta tersebut harus memiliki akreditasi A. Dengan begitu, mutu pendidikan siswa tetap terjaga, dan sekolah swasta pun termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas mereka demi mendapatkan bantuan dan siswa baru,” ungkapnya.
Dengan solusi kolaboratif ini, Ledia berharap hambatan pendidikan dapat teratasi, dan setiap anak, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan untuk melanjutkan sekolah hingga jenjang menengah atas. (Ade Suhendi/ErHas)