DJABARPOS.COM, Jakarta – Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur di tengah ketidakpastian geopolitik global. Gangguan suplai minyak dunia, terutama akibat dinamika di kawasan Timur Tengah, mendorong pemerintah mengurangi ketergantungan pada material berbasis impor seperti aspal, yang selama ini sangat dipengaruhi fluktuasi harga energi global.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan pentingnya kemandirian nasional dalam menghadapi situasi global yang tidak menentu. Arahan tersebut menjadi dasar bagi kementerian terkait untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dalam negeri, termasuk dalam sektor infrastruktur jalan yang selama ini masih bergantung pada aspal impor berbasis minyak bumi.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo merespons arahan tersebut dengan menginisiasi kebijakan peningkatan penggunaan Aspal Buton (Asbuton). Kebijakan ini bertujuan mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan pasokan material konstruksi nasional. Dody menegaskan bahwa Indonesia harus mengandalkan kekuatan sumber daya domestik untuk menjaga stabilitas pembangunan.
Saat ini, sekitar 78 persen kebutuhan aspal nasional masih dipenuhi dari impor, dari total kebutuhan 1,056 juta ton pada 2024 yang diproyeksikan meningkat menjadi 1,5 juta ton per tahun. Untuk itu, pemerintah mendorong penerapan kebijakan wajib penggunaan Asbuton olahan dengan target substitusi minimal 30 persen (A30) dalam campuran beraspal, yang diperkirakan mampu menurunkan ketergantungan impor hingga sekitar 50 persen.
Selain memperkuat ketahanan pasokan, kebijakan substitusi Asbuton (A30) juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Pemerintah memproyeksikan penghematan devisa hingga Rp4,08 triliun per tahun, peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp1,6 triliun, serta mendorong pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemenuhan standar SNI dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40 persen. (Red)
