DJABARPOS.COM, Semarang – Sebelum kembali ke Jakarta, Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Semarang, yang berlokasi di Jl. Mangkang Kulon, Kec. Tugu, Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (04/04/2023).
Tiba di lokasi, Wapres disambut Wali Kota Semarang Hevearita Rahayu. Salah satu anjungan yang ditinjau Wapres adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Di anjungan ini, Wapres melihat proses pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Selanjutnya, E-KTP yang sudah dicetak tersebut diberikan kepada dua siswa SMAN 14 Semarang, dan seorang siswa SMAN 5 Semarang. Ketiga siswa tersebut menerima KTP pertama kalinya, karena hari ini, 4 April 2023 usia mereka telah menginjak 17 tahun.
MPP Semarang ini dibentuk berdasarkan Perpres No. 89 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan MPP, Permen PANRB No. 23/2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, dan Perwal Kota Semarang No. 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan.
Bersama 25 MPP lainnya, MPP Semarang ini diresmikan oleh Wapres di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada 5 Desember 2022 lalu.
MPP yang letaknya di Terminal Mangkang Lt II dengan luas keseluruhan 895 m2 ini, terdiri dari Blok Perkantoran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Blok Layanan Perizinan dengan 39 tenant (penyewa).
Total anjungan di MPP Semarang ini berjumlah 39 dengan petugas sebanyak 78 orang. Adapun anjungan terdiri dari 21 instansi internal dan 18 instansi eksternal, serta melayani 165 jenis layanan perizinan, administrasi, dan nonadministrasi.
Menurut data Maret 2023, 3 anjungan milik Pemerintah Kota Semarang paling banyak dikunjungi, yaitu Dinas Kesehatan dengan 2203 pengunjung, DPMPTSP dengan 397 pengunjung, dan Disdukcapil sebanyak 264 pengunjung.
Dengan pesatnya arus teknologi informasi, MPP Semarang akan bertransformasi menjadi Mal Pelayanan Publik Metaverse. Namun, belum semua pemohon di MPP dapat memahami atau ‘melek’ teknologi digital.
Meskipun MPP nantinya akan menggunakan teknologi digital, ada beberapa peizinan atau layanan, yang masih membutuhkan tatap muka (pemohon harus hadir sendiri), seperti Universal Health Coverage, dan pembuatan KTP.
Mendampingi Wapres dalam peninjauan tersebut, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono, Staf Khusus Wapres Mohamad Nasir, Masduki Baidlowi, dan Zumrotul Mukaffa, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. (SK-BPMI, Setwapres)
[18.12, 4/4/2023] +62 817-719-986: Wapres Tegaskan Pertamina Perlu Lakukan Perbaikan Tata Kelola dan Manajemen Risiko
Semarang, wapresri.go.id – Kebakaran besar terjadi di kilang minyak milik Pertamina, tepatnya di Kilang Minyak Putri Tujuh Pertamina Refinery Unit (RU) II Dumai, Sabtu malam (01/04/2023). Hal ini merupakan kejadian kedua dalam waktu dekat, setelah sebelumnya Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, Jakarta, yang juga milik Pertamina, terbakar pada 3 Maret 2023 silam.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan bahwa Pertamina perlu segera melakukan tata kelola dan manajemen risiko yang baik agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Yang penting itu perbaikan di tata kelola untuk menghindari itu [terjadinya kebakaran]. Tata kelolanya mungkin diperbaiki, terutama yang menyangkut manajemen risiko,” tegas Wapres kepada awak media dalam keterangan pers yang disampaikan usai meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Semarang, Jalan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (04/04/2023).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, asesmen dan evaluasi ini harus dilakukan di seluruh properti milik Pertamina, tidak hanya di Jakarta, namun juga di daerah.
“Terutama di seluruh kilang-kilang karena memang di situ potensi terjadinya kebakaran itu kan besar sekali,” kata Wapres mengingatkan.
“Sehingga perlu ada perbaikan tata kelolanya untuk hindari itu,” tambahnya.
Menutup keterangan persnya, kembali Wapres menekankan, diperlukannya evaluasi pada tata kelola dan manajemen risiko agar kejadian yang sama tidak terulang kembali.
“Soal tata kelola untuk menekan seminimal mungkin risiko yang terjadi, terutama di sisi risk manajemennya,” pungkas Wapres.
Hadir mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, dan Walikota Semarang Hevearita G Rahayu. (Arsy)
