DJABARPOS.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan peran penting inspektorat daerah dalam mengawal pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat yang berdampak langsung pada masyarakat di daerah. Program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan ketahanan pangan.
Inspektorat Daerah Diminta Proaktif
Mendagri meminta inspektorat daerah atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk bekerja proaktif, bukan sekadar mengawasi setelah masalah muncul. Ia menegaskan bahwa inspektorat harus menjadi garda terdepan dalam memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Inspektur daerah jangan hanya menunggu masalah muncul. Mereka perlu memberi masukan dan peringatan sejak dini. Itulah yang saya maksud dengan foresight,” kata Mendagri usai membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Dorong Efisiensi dan Pengelolaan Dana TKD
Dalam Rakornas tersebut, Mendagri mendorong pemerintah daerah (Pemda) melakukan efisiensi belanja menghadapi dinamika pengalihan Transfer ke Daerah (TKD). Ia mengingatkan agar Pemda menekan kegiatan birokratis seperti rapat dan perjalanan dinas yang berlebihan, lalu mengalihkan anggaran pada program yang lebih produktif.
Menurut Mendagri, Pemda bisa meniru cara kerja saat pandemi Covid-19, ketika mereka mampu menghemat belanja tanpa mengurangi efektivitas program.
Pemda Harus Inovatif dan Tidak Membebani Rakyat
Mendagri juga meminta Pemda berpikir inovatif dalam meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat kecil.
“Daerah harus cerdas mencari pendapatan tanpa memberatkan rakyat kecil,” tegasnya.
Sebagai contoh, ia menyarankan agar Pemda membangun sistem digital untuk menarik retribusi pajak restoran dan hotel. Sistem tersebut akan membantu memastikan seluruh potensi pajak masuk ke kas daerah. Selama ini, banyak potensi retribusi yang hilang karena kebocoran sistem.
Selain itu, Mendagri mengingatkan Pemda untuk aktif menyerap program nasional yang memberikan manfaat langsung di daerah. Upaya ini tidak hanya mendukung program pemerintah pusat, tetapi juga membantu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Evaluasi Anggaran dan Dukung UMKM
Mendagri juga menekankan pentingnya evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara rutin. Ia meminta Pemda memangkas anggaran yang tidak efisien dan fokus pada inovasi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Hidupkan sektor UMKM dengan memberikan kemudahan perizinan seperti yang dilakukan Sri Sultan Yogyakarta. Saat pandemi, UMKM di sana tetap bertahan dan pertumbuhan ekonominya tetap positif,” ujar Mendagri.(Arsy)