DJABARPOS.COM, Semarang – Pemerintah mulai menaruh perhatian serius terhadap kualitas demokrasi Indonesia menjelang target Indonesia Emas 2045. Evaluasi nasional terhadap Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 pun resmi digelar di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (21/5/2026).
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F Paulus menilai demokrasi bukan sekadar agenda politik, tetapi menjadi penentu arah pembangunan nasional ke depan.
Menurut dia, kualitas demokrasi akan sangat memengaruhi stabilitas negara, tata kelola pemerintahan, hingga pertumbuhan ekonomi.
“Peningkatan kualitas demokrasi akan memperkuat kualitas kelembagaan, menjamin kesetaraan dan kebebasan, menjaga stabilitas politik, menurunkan konflik, serta mendorong kemajuan ekonomi nasional,” kata Lodewijk saat membuka kegiatan Kick Off Evaluasi Nasional Capaian IDI Tahun 2025.
Ia menyebut evaluasi terhadap capaian demokrasi perlu dilakukan secara serius karena menjadi pijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam menentukan arah kebijakan berikutnya.
“Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan menjadi sarana evaluasi indikator demokrasi secara berkesinambungan, terukur, dan strategis,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, pemerintah juga menyoroti tantangan demokrasi di tengah keberagaman Indonesia sebagai negara multikultural. Lodewijk mengatakan praktik demokrasi di Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara lain karena memiliki karakter sosial dan budaya yang berbeda.
“Di tengah keberagaman tersebut, kami terus berharap serta berupaya agar praktik demokrasi di setiap lini kehidupan bangsa diwarnai suasana yang sejuk dan damai, sehingga demokrasi dapat berjalan sesuai dengan akar budaya dan nilai-nilai kebhinekaan yang kita miliki,” ungkapnya.
Kemenko Polkam bersama Kemendagri, Bappenas, dan BPS RI disebut akan memperkuat pendampingan ke berbagai daerah guna meningkatkan kualitas demokrasi nasional.
Pada kesempatan itu, pemerintah juga mengumumkan lima daerah dengan capaian IDI tertinggi tahun 2025. Posisi pertama ditempati Provinsi DI Yogyakarta dengan nilai 89,79, disusul Bali, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Jawa Timur. (Arsy)
