DJABARPOS.COM, Jakarta – Gelombang aksi protes mahasiswa dan masyarakat sipil pada akhir Agustus 2025 turut melibatkan sejumlah influencer. Salah satunya, Andovi Da Lopez, yang bersama rekan-rekannya menggagas “17+8 Tuntutan Rakyat”. Daftar tuntutan ini kini banyak diperbincangkan publik.
Andovi menceritakan, penyusunan daftar tersebut hanya memakan waktu sekitar tiga jam.
Ia mengaku menghubungi sejumlah figur publik lain, seperti Salsa Erwin dan Jerome Polin, agar aspirasi yang disusun bisa lebih didengar masyarakat.
“Kita panggil semua yang itu, kita bikin satu messages yang tuntutannya bisa didengar semua orang. Nah, itu phone call-nya memang sekitar 3 jam memang,” kata Andovi saat unjuk rasa bersama mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senin (1/9/2025).
Pernyataan itu kemudian menuai respons warganet yang menilai kerja influencer lebih cepat dibandingkan DPR. Andovi pun menegaskan, seharusnya lembaga legislatif mampu menyusun tuntutan rakyat secara sigap.
“Ya gini, buktinya kita saja bisa, kok DPR enggak bisa, walaupun ini tuntutan ya,” imbuhnya.
Isi 17 Tuntutan Mendesak (Deadline 5 September 2025) Daftar awal berisi 17 poin tuntutan yang diminta segera dipenuhi pemerintah dan DPR. Beberapa di antaranya menyoroti isu hak asasi manusia, transparansi DPR, dan perlindungan buruh.
Berikut isi 17 tuntutan rakyat yang di-deadline-kan 5 September 2025:
- Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lainnya dalam aksi 28–30 Agustus.
- Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak.
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, tanpa kriminalisasi.
- Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.
- Hentikan kekerasan oleh polisi, taati SOP pengendalian massa.
- Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
- Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.
- Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.
- Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
- Tegaskan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik.
- Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
- Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
- Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri.
- Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
- Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
- Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
- Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.
Tambahan 8 Agenda Reformasi (Deadline 31 Agustus 2026) Selain tuntutan mendesak, ada 8 agenda jangka panjang yang dirancang sebagai langkah reformasi sistemik:
- Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.
- Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan eksekutif.
- Rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
- Sahkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK, dan tegakkan UU Tipikor.
- Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
- TNI kembali sepenuhnya ke barak, tanpa pengecualian.
- Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
- Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.