DJABARPOS.COM, Cimahi – Kepentingan pernyataan pers mantan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Cimahi Achmad Gunawan SH., MH terkait pelaksanaan studi komparatif DPRD dan wartawan ke Jogyakarta pada akhir bulan Januari lalu patut dipertanyakan.
Dalam siaran persnya, Achmad Gunawan menilai perjalanan yang dilaksanakan pada awal tahun saat para eksekutif memulai atau merancang program kegiatan itu sangat tidak etis. Menurutnya, agenda studi komparatif tersebut baru bisa dilaksanakan bulan Pebruari atau Maret dan April.
“Penyerapan anggaran di awal tahun itu belum bisa dan menyalahi aturan,” tegas mantan anggota DPRD yang kini berprofesi sebagai advokat dalam siaran persnya, Selasa (15/2), seraya memberi peringatan keras dan ancaman kepada sekretaris dewan agar hati-hati dalam menggunakan anggaran jangan sampai menjadi temuan aparatur penegak hukum.
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Cimahi Drs. Totong Solehudin yang tengah mengikuti Diklat Pimpinan BPSDMD di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (17/2) saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya mengaku, pihaknya sudah melakukan semua prosedur dan anggaran sudah ketuk palu serta disahkan pada 30/11/2021 sebagai batas akhir yang dipersyaratkan oleh KEMENDAGRI.
“Semua sudah diawali dengan tahapan rapat paripurna DPRD, untuk berikutnya berjenjang keputusan Menteri Dalam Negeri melalui Pemerintahan Provinsi dengan evaluasinya. Desember 2021 semuanya sudah clear dan clean, sehingga kami sepakat dengan rekan-rekan wartawan untuk melaksanakan studi komparatif pada tanggal 26 Januari 2022,” terangnya.
Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Kota Cimahi Laurent Lebuan mangatakan, pihaknya menangkap sinyalemen lain untuk sebuah kepentingan pribadi dari seorang Agun (sapaan akrab Achmad Gunawan).
“Sepertinya Pak Achmad Gunawan baru mau belajar menjadi wartawan. Padahal, saat menjabat sebagai ketua DPRD Kota Cimahi beliau paling vokal mendorong adanya studi komparatif,” kata Laurent.
“Kami tidak mau diombang-ambing oleh politikus murahan,” tandas Laurent.
Semua wartawan tentu menyambut baik semua program kerjasama yang ditawarkan oleh lembaga resmi atau pemerintahan selama semua kegiatan berjalan dengan baik sesuai aturan. Tetapi dugaan seorang mantan ketua DPRD, khususnya yang menyoroti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam rangka studi komparatip ke Jogyakarta akan berdampak kepada persoalan lain yang tidak kita harapkan, pungkas Laurent. (Nino)