Lurah Aceng: “Masalah Bansos PKH dan BPNT bukan hanya di Campaka, Coba Kroscek di Kelurahan lain”

Hadir kemudian Bhabinkamtibmas Roby,  Plt. Kasi Kesos Kelurahan ibu Wahyu, Ketua Forum RW yang juga Ketua Rw 05 Atang,  Ketua Rw 06 Deden, dan  Kader kelurahan Nolis.

Saat disinggung tentang  selisih uang tunai yang diterima oleh KPM dengan hasil print out buku rekening, Aceng mengatakan apakah benar ada yang dirugikan, siapa saja yang dirugikannya, bawa orang-orangnya kesini kita bareng cek data sp2d di kecamatan supaya tidak terjadi perdebatan.

Lihat Juga : Kejari Cimahi Terbitkan 2 Sprindik Kasus Tipikor Dugaan Pungli dan Pengadaan Tanah Pemakaman Covid-19

Sementara, informasi sebelumnya dari TKSK kecamatan Etih dan Pendamping PKH Nurul, dan Evi menyatakan bahwa data Sp2d adalah rahasia.

Kalau memang terjadi pelanggaran itu kewenangan dinsos yang melaporkan, kata Aceng seraya menyarankan DjabarPos untuk melakukan pengecekan ke kelurahan lain.

“Permasalahan bansos bukan saja terjadi di kelurahan Campaka, coba kroscek di kelurahan yg lainnya,” kata Aceng.

Ditambahkan Robi, kalau memang ada korban yang dirugikan mereka berhak melaporkan. Tetapi, pihaknya sebagai bhabinkamtibmas tetap akan mengedepankan  musyawarah, akan mengajak duduk bersama di kelurahan.

Viral Ambulans Pembawa Pasien Covid 19 di RSUD Al Ihsan Bandung

Kesempatan yang sama, kader kelurahan Nolis mengaku, pihaknya suka mewakili KPM lansia dalam proses pengambilan bantuan uang tunai.

“Saya suka membantu mewakili pengambilan uang terutama yang lansia.  Malam-malam juga saya ambilkan dan langsung saya antarkan ke rumahnya. Saya kasihkan uangnya dan saya perlihatkan struk nya. Saya tidak mengambil hak orang lain,” terangnya.

“Terserah mereka mau ngasih berapa. Tidak juga, bagi  saya tidak apa-apa. Saya mah ga pernah minta. Abdi mah buburuh,” katanya.

 RSU dr. Abdul Radjak Purwakarta Lecehkan UU Cipta Kerja ?

Nolis menambahkan, pihaknya siap menghadirkan para KPM yang diwakilinya dalam proses pengambilan bantuan tunai di ATM.

Ironisnya, semua pernyataan itu bertolakbelakang dengan di lapangan. Dari informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan,  KKS dikolektif jauh sebelum adanya covid 19, yaitu sejak dari tahun 2017. Dan dikembalikan kepada masing-masing KPM, setelah ada pemberitaan di Djabapos.

Soroti Biaya Pendidikan Hingga Kasus Tahan Ijazah, Wagub Jabar Ancam Cabut Izin

Selanjutnya, pada penyaluran BPNT bulan Juni yang dilaksanakan pada Sabtu (29/6), di wilayah Rt 02/06 masih dilakukan secara kolektif  dan penyalurannya melalui agen Uus.

Seorang KPM PKH merasa kebingungan setiap melakukan cek saldo di atm selalu nol. Ternyata setelah melakukan print out buku rekening terlihat ada transaksi pemindah bukuan. (Dadan Setiawan)