DJABARPOS.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya menjaga kekompakan dan sinergi lintas sektor dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera. Hal tersebut disampaikan Mendagri selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera dalam Rapat Koordinasi Satgas yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Dalam forum tersebut, Mendagri memaparkan perkembangan terbaru penanganan dampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sekaligus menekankan bahwa pemulihan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus berbasis kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh unsur pendukung.
Sejak awal menerima mandat, Mendagri menyebut pihaknya telah melakukan konsolidasi intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk memetakan kondisi kabupaten/kota terdampak bersama pemerintah daerah. Selain itu, Mendagri juga meninjau langsung lokasi bencana serta menggelar pertemuan dengan para kepala daerah guna menghimpun persoalan riil di lapangan.
“Kami tidak ingin bekerja hanya dari pusat. Kami ingin mendengar langsung dari daerah, apa masalahnya, di mana kendalanya, dan dari situ kita mulai menyelesaikannya,” ujar Mendagri.
Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Satgas, Mendagri menyampaikan bahwa Provinsi Sumatera Barat menjadi wilayah yang relatif paling cepat menunjukkan pemulihan. Aktivitas pemerintahan daerah telah berjalan normal, seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kembali beroperasi, pasokan energi dan jaringan komunikasi stabil, serta aktivitas ekonomi masyarakat mulai bergerak.
Meski demikian, Mendagri menegaskan bahwa masih terdapat sejumlah kabupaten dan kota yang memerlukan perhatian khusus, terutama terkait pemulihan sektor pendidikan, akses jalan, dan kawasan wisata.
Sementara itu, kondisi pemulihan di Sumatera Utara dan Aceh masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Sejumlah wilayah masih terdampak timbunan lumpur, kerusakan jalan dan jembatan, pasar rakyat, fasilitas pendidikan, serta perkantoran desa.
Mendagri menekankan perlunya kerja gotong royong lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga unsur masyarakat untuk mempercepat pembersihan lumpur, normalisasi sungai, serta perbaikan infrastruktur dasar.
Dalam paparannya, Mendagri juga menyampaikan berbagai data detail persoalan yang harus segera ditindaklanjuti oleh kementerian teknis, salah satunya terkait kerusakan fasilitas pendidikan yang menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Kami sudah memiliki data rinci, misalnya di Sumatera Barat terdapat PAUD, TK, dan SD dengan kategori rusak ringan, sedang, hingga berat, lengkap dengan lokasi masing-masing. Data ini kami siapkan agar penanganannya bisa lebih cepat dan tepat,” jelasnya.
Memasuki fase transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi, Mendagri menekankan pentingnya indikator pemulihan yang terukur. Indikator tersebut meliputi berfungsinya pemerintahan daerah, pulihnya layanan publik terutama kesehatan dan pendidikan, terbukanya akses infrastruktur darat, kembalinya aktivitas ekonomi, serta terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti BBM, listrik, air bersih, internet, dan elpiji.
Selain itu, Mendagri juga mendorong percepatan pengurangan jumlah pengungsi. Menurutnya, semakin cepat masyarakat kembali ke rumah atau hunian sementara, semakin jelas progres pemulihan di lapangan.
“Bantuan perbaikan rumah, sewa hunian, hingga bantuan sosial dan ekonomi harus dipercepat agar daya beli masyarakat segera pulih,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh jajaran menteri koordinator, menteri, dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih, serta para gubernur dari wilayah terdampak, sebagai wujud komitmen bersama untuk mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera. (Arsy)
