DJABARPOS.COM, Jakarta — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan komitmennya menjalankan Reforma Agraria yang pro rakyat. Sejak dilantik 10 bulan lalu, ia mengaku belum menandatangani satu pun perpanjangan maupun pembaruan Hak Guna Usaha (HGU).
“Sudah 10 bulan menjadi Menteri ATR/Kepala BPN, kami belum tanda tangan satu pun perpanjangan dan pembaruan HGU,” kata Nusron dalam Audiensi Strategi Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di Komisi XIII DPR RI, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Menurut Nusron, langkah ini diambil untuk memastikan hak masyarakat di sekitar wilayah HGU tetap terjaga. Ia menilai masih ada perbedaan aturan terkait penyediaan plasma di PP 18/2021 dan PP 26/2021 yang perlu disinkronkan.
“Kami ingin ada keadilan struktural dalam distribusi tanah. Masalah plasma inilah yang saya pahami menjadi sumber ketidakadilan, karena petani tidak bisa mendapatkan akses terhadap tanah di sekitar HGU atau HGB,” tegasnya.
Selain itu, penundaan perpanjangan HGU dilakukan sembari menunggu hasil kerja Satuan Tugas Penetapan Kawasan Hutan (Satgas PKH). Nusron menekankan pentingnya kejelasan batas hutan dan non-hutan agar kebijakan tidak menabrak aturan.
Ia mengakui akurasi peta saat ini masih rendah karena menggunakan skala 1:1.000.000. Solusi yang ditawarkan adalah One Map Policy dengan skala 1:5.000, yang saat ini sudah rampung di Pulau Sulawesi. “Dengan peta ini, akurasinya tinggi dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Nusron.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, DPR akan mendorong percepatan Kebijakan Satu Peta sekaligus merapikan desain tata ruang nasional. Ia juga menyebut DPR akan membentuk Panitia Khusus Penyelesaian Konflik Agraria pada 2 Oktober 2025.
Rapat ini turut dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, serta Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika bersama perwakilan petani. Nusron sendiri didampingi Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan dan sejumlah pejabat tinggi ATR/BPN. (Red)