Aksi Gubernur Jawa Barat KDM menegur Camat Coblong secara terbuka di hadapan warga karena trotoar semrawut, kembali jadi sorotan.
Kita paham rasa kesal KDM. Sudah berapa kali trotoar dikeluhkan warga? Pedagang kaki lima menutup jalan pejalan kaki, kabel semrawut, sampah menumpuk. Birokrasi di tingkat kecamatan sering jadi “tembok” yang lamban. Ketika teguran halus tak mempan, pecutan di depan publik terasa perlu agar ada efek jera.
Itu sisi positifnya. Rakyat butuh pemimpin yang berani turun, menunjuk masalah, dan memaksa sistem bergerak. Trotoar bersih bukan kemewahan. Itu hak dasar warga untuk berjalan aman.
Tapi di sisi lain, kita juga harus jujur: cara itu rawan. Menegur pejabat secara terbuka bisa melukai marwah birokrasi dan berpotensi melampaui batas kewenangan. Camat punya atasan langsung: Wali Kota Bandung. Ada mekanisme pembinaan, teguran tertulis, evaluasi kinerja. Jika semua gubernur ikut “menampar” di lapangan, apa kata aturan?
Djabar Pos tidak anti kritik keras. Tapi kritik harus membangun, bukan mempermalukan.
Solusinya sederhana: Tegas boleh, tapi tertib. KDM sudah benar menyorot masalah. Selanjutnya serahkan pada Wali Kota untuk menindak Camat sesuai aturan. Dan untuk Camat Coblong, jangan tunggu ditegur gubernur. Bekerja.
Trotoar Coblong harus bersih. Bukan karena takut dimarahi, tapi karena itu tugas.
Negara ini butuh birokrat yang bergerak sebelum viral, bukan sesudah ditegur.
