DJABARPOS.COM, Bandung Barat – Lucu, tapi miris. Di satu sisi warga dirazia, disetop, dan diimbau tiap hari untuk segera bayar Pajak Kendaraan Bermotor / PKB. Petugas Samsat keliling ke desa. Spanduk “Tertib Pajak” dipasang di tiap sudut.
Di sisi lain, data terbaru menyebut ratusan kendaraan dinas milik Pemkab Bandung Barat / KBB justru menunggak pajak. Bahkan ada yang pelatnya sudah mati bertahun-tahun. Termasuk ambulans dan mobil operasional yang seharusnya jadi garda terdepan pelayanan.
Bagaimana mungkin?
Taat Aturan Dimulai Dari Rumah Sendiri
PKB itu bukan sekadar pungutan. Itu PAD yang dipakai buat bangun jalan berlubang, bayar Puskesmas, dan membiayai sekolah.
Kalau kendaraan pelat merah yang dibeli pakai uang rakyat saja nunggak, lalu dasar apa Pemkab menuntut warganya tertib?
Ini soal keteladanan. Pemimpin itu ditiru, bukan hanya didengar. Saat ambulans milik negara berkeliaran dengan pajak mati, maka pesan yang sampai ke masyarakat: “aturan boleh dilanggar kalau yang langgar pejabat”.
Segera Bereskan, Jangan Alasan
Kami di Djabarpos tidak menuduh. Kami menagih.
1. BKD dan Bagian Umum Pemkab KBB wajib audit tuntas. Sebutkan berapa unit, berapa tunggakan, dan kapan lunas.
2. Bayar segera. Jangan tunggu ada razia. Malu kalau disetop polisi di jalan.
3. Buka data ke publik. Transparansi adalah obat terbaik agar tidak ada lagi “kendaraan hantu” di kantor pemda.
Wargi KBB sudah cukup sabar membayar pajak. Jangan sampai kesabaran itu habis karena melihat penguasa justru ingkar.
Pemerintah itu bukan pengecualian hukum. Pemerintah itu harus jadi pelopor kepatuhan.
Kalau bukan Pemkab KBB yang mulai, siapa lagi?
