DJABARPOS.COM, Jakarta – Pemberlakuan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di sekolah dasar (SD) mulai tahun ajaran 2027/2028 menyisakan pekerjaan besar bagi dunia pendidikan Indonesia. Di tengah tuntutan peningkatan kemampuan bahasa asing sejak dini, persoalan ketersediaan dan kompetensi guru masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan.
Fakta di lapangan menunjukkan, sejumlah sekolah dasar bahkan belum memiliki guru khusus Bahasa Inggris. Pembelajaran masih ditangani guru kelas yang belum tentu memiliki latar belakang pendidikan bahasa asing tersebut.
Kondisi ini menjadi salah satu alasan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menggandeng The Education University of Hong Kong (EdUHK) membentuk Joint Centre for English Language Education and Leadership. Pusat kolaborasi yang diluncurkan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Jakarta, Kamis (5/11/2026), tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi guru, mengembangkan bahan ajar, serta meningkatkan kepemimpinan pendidikan melalui penelitian dan pengembangan berbasis data.
Langkah ini dinilai strategis karena keberhasilan kebijakan Bahasa Inggris wajib tidak cukup ditentukan oleh perubahan kurikulum. Kualitas tenaga pendidik dan kemampuan sekolah menerjemahkan kebijakan menjadi pembelajaran efektif justru akan menjadi penentu di ruang kelas.
58.482 Guru Sudah Dilatih, Kesiapan Sekolah Masih Jadi Tantangan
Kebijakan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di SD/MI atau sederajat mulai tahun ajaran 2027/2028 diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025. Sebelumnya, Bahasa Inggris masih menjadi mata pelajaran pilihan.
Untuk mempersiapkan implementasinya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjalankan Program Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD-MBI) dengan sasaran 90.447 satuan pendidikan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., pada 5 November 2026 menyampaikan bahwa sebanyak 58.482 guru sekolah dasar telah mengikuti pelatihan melalui program yang melibatkan 101 perguruan tinggi.
Sebelumnya, pada tahap awal 2026, sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi dan 177 kabupaten/kota telah mengikuti pelatihan.
Capaian tersebut menunjukkan persiapan pemerintah telah berjalan. Namun, pekerjaan berikutnya adalah memastikan pelatihan benar-benar meningkatkan kemampuan guru dan dapat menjangkau kebutuhan sekolah secara merata.
Dalam arahannya pada peluncuran Joint Centre, Abdul Mu’ti menekankan pentingnya peningkatan kompetensi guru sebagai bagian dari persiapan penerapan kebijakan tersebut.
Ia menilai kolaborasi UPI dan EdUHK memiliki arti strategis dalam mendukung pemerintah menyiapkan tenaga pendidik yang kompeten. Abdul Mu’ti juga berharap kerja sama tersebut tidak berhenti pada penandatanganan perjanjian, tetapi diwujudkan melalui program nyata dan berkelanjutan.
UPI Siapkan Tiga Program, dari Bahan Ajar hingga Pelatihan Guru
Rektor UPI Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A., mengatakan keterlibatan UPI merupakan bagian dari tanggung jawab perguruan tinggi yang memiliki kepakaran di bidang pendidikan untuk menjawab kebutuhan nasional.
Menurut Didi, salah satu persoalan mendasar adalah belum tersedianya guru khusus Bahasa Inggris di banyak sekolah dasar. Akibatnya, pembelajaran masih banyak ditangani oleh guru kelas.
“Pemerintah memiliki rencana yang sangat ambisius untuk memperkenalkan pembelajaran Bahasa Inggris kepada siswa kelas III sekolah dasar. Namun, tantangannya adalah saat ini sebagian besar sekolah belum memiliki guru khusus Bahasa Inggris dan pembelajaran masih banyak ditangani oleh guru kelas. Karena itu, UPI merasa memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dan mendukung perubahan ini,” ungkapnya.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Joint Centre akan mengembangkan tiga fokus kegiatan.
Pertama, penyusunan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah dasar. Kedua, pelatihan dan peningkatan kompetensi guru. Ketiga, penelitian dan pengembangan untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran sekaligus memantau perkembangan kemampuan peserta didik.
UPI akan mengoptimalkan kepakaran akademik Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS), sedangkan EdUHK memberikan dukungan keilmuan serta pengalaman praktik pendidikan di Hong Kong.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk menghasilkan materi pembelajaran dan pelatihan yang tidak sekadar mengadopsi pengalaman luar negeri, tetapi juga disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan pendidikan di Indonesia.
AI Digunakan untuk Memantau Perkembangan Kemampuan Siswa
Selain penguatan kompetensi guru, Joint Centre juga menempatkan penelitian dan pemanfaatan teknologi sebagai bagian penting dari pengembangan pembelajaran.
Salah satu rencana yang disiapkan adalah pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mengembangkan perangkat pemantauan perkembangan kemampuan peserta didik secara berkala.
Melalui pendekatan tersebut, efektivitas pembelajaran diharapkan dapat diketahui dari waktu ke waktu. Hasil pemantauan dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi perkembangan siswa sekaligus menentukan bagian pembelajaran yang masih perlu diperbaiki.
Dengan demikian, evaluasi tidak hanya dilakukan pada akhir program, tetapi dapat menjadi bagian dari proses peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan kerja sama, UPI telah menyiapkan ruang kegiatan di lingkungan FPBS, tim akademik pengelola, serta dukungan pendanaan melalui skema penelitian internal universitas.
EdUHK Dorong Kepemimpinan Pendidikan di Tiga Tingkatan
Presiden EdUHK Prof. John Lee Chi-Kin, JP, mengatakan kolaborasi kedua universitas akan menggabungkan pengalaman dan kepakaran dalam pendidikan Bahasa Inggris, pengembangan kurikulum, serta kepemimpinan pendidikan.
“Melalui Joint Centre ini, kami berharap dapat memadukan pengalaman dan keunggulan kedua universitas untuk memajukan pendidikan Bahasa Inggris, mengembangkan kepemimpinan pendidikan, serta membuka lebih banyak kesempatan bagi para pendidik dan peserta didik,” ujarnya.
John Lee menjelaskan bahwa pengembangan pendidikan Bahasa Inggris membutuhkan dukungan tiga aspek kepemimpinan, yakni system leadership, school leadership, dan subject leadership.
Ketiganya mencakup kepemimpinan pada tingkat sistem pendidikan, satuan pendidikan, dan mata pelajaran.
Pendekatan ini penting agar kebijakan pendidikan tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi pengelolaan sekolah dan praktik pembelajaran yang efektif.
Kedua universitas juga akan melaksanakan penelitian bersama, berbagi pengalaman, serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk mendukung pengembangan pendidikan Bahasa Inggris di Indonesia.
Sekolah di Bandung Ungkap Persoalan Guru Bahasa Inggris
Tantangan implementasi kebijakan tersebut juga terlihat dari hasil penjajakan awal UPI terhadap sejumlah sekolah dasar di Kota Bandung.
Dekan FPBS UPI Prof. Wawan Gunawan, M.Ed., Ph.D., menjelaskan bahwa sekolah-sekolah yang menjadi bagian dari pemetaan dipilih untuk mewakili variasi capaian pembelajaran, mulai dari kategori tinggi, menengah, hingga sekolah yang masih membutuhkan peningkatan.
Pemetaan tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan nyata sekolah sebelum penyusunan materi pembelajaran dan program pelatihan guru.
Salah satu gambaran kondisi di lapangan disampaikan Kepala SDN 196 Sukarasa, Kota Bandung, Ihat Solihat. Ia mengungkapkan bahwa pembelajaran Bahasa Inggris di sekolahnya selama ini masih ditangani guru kelas karena belum tersedia guru khusus Bahasa Inggris.
“Selama ini pembelajaran Bahasa Inggris di sekolah kami ditangani oleh guru kelas. Karena bukan guru yang memiliki latar belakang khusus Bahasa Inggris, pembelajarannya masih terbatas. Kami berharap melalui kerja sama ini guru-guru dapat memperoleh pelatihan sehingga lebih profesional dan anak-anak tidak hanya menguasai kosakata, tetapi juga mampu berbicara, menyimak, dan memahami bacaan dalam Bahasa Inggris,” jelasnya.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kesiapan sekolah menjadi bagian penting yang tidak bisa diabaikan. Sebab, tuntutan pembelajaran Bahasa Inggris tidak hanya berkaitan dengan penguasaan kosakata, tetapi juga kemampuan siswa berbicara, menyimak, membaca, dan memahami bahasa yang dipelajari.
Ujian Sesungguhnya Bukan pada Kurikulum, tetapi Kualitas Guru
Pembentukan Joint Centre UPI dan EdUHK menjadi salah satu upaya memperkuat kesiapan pendidikan Indonesia menghadapi pemberlakuan Bahasa Inggris wajib di sekolah dasar.
Namun, keberhasilan kebijakan tersebut nantinya tidak cukup diukur dari jumlah guru yang mengikuti pelatihan, banyaknya bahan ajar yang disusun, ataupun terbentuknya pusat kolaborasi antaruniversitas.
Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana guru mampu menerapkan metode pembelajaran yang tepat dan siswa benar-benar memperoleh peningkatan kemampuan berbahasa Inggris.
Pemberlakuan kebijakan pada tahun ajaran 2027/2028 kini semakin dekat. Karena itu, kesiapan tenaga pendidik, pemerataan akses pelatihan, serta kualitas pembelajaran harus menjadi perhatian bersama.
Sebab, perubahan kurikulum tidak otomatis menjamin perubahan kualitas pendidikan. Pada akhirnya, keberhasilan Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib akan ditentukan oleh apa yang terjadi di ruang kelas: kemampuan guru mengajar dan kesempatan setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. (Arsy)
