DJABARPOS.COM, BANDUNG – Keberadaan debt collector atau mata elang di setiap perempatan jalan membuat resah warga. Debt collector secepat kilat memperhatikan pemotor yang menunggak cicilan kendaraan.
Biasanya, debt collector memberhentikan dan tak jarang merampas motor atau mobil untuk disita.
Kasus penyitaan atau perampasan motor atau mobil sudah seringkali terjadi tapi debt collector atau matel nyaris tak tersentuh hukum.
Keberadaan mata elang (matel) atau debt collector pemburu kendaraan yang menunggak cicilan, di wilayah Bandung raya makin menjamur dan nyaris tidak tersentuh oleh hukum.
Padahal keberadaan para matel atau debt collector itu sudah dianggap momok oleh sebagian besar masyarakat. Mereka kerap menarik mobil atau motor tanpa melalui proses pengadilan.
Debt collector dianggap meresahkan masyarakat karena menarik motor atau kendaraan tanpa melalui presedur yang benar.
Seharusnya dalam mengambil motor dari kreditur yang menunggak harus melalui pengadilan terlebih dulu.
Bahkan Mahkamah Konstitusi atau MK belum lama mengingatkan lewat Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang isinya:
“Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.”
Putusan tersebut menyebut perusahaan leasing tidak bisa menarik kendaraan kreditan dari debitur macet secara sepihak. Putusan MK itu bertujuan untuk memperjelas pasal 15 Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999 tentang Wanprestasi atau Cedera Janji antara debitur atau nasabah dan kreditur
Kejadian perampasan kendaraan oleh matel atu debt collector kali ini dialami oleh seorang warga Ciroyom, Acl (40), pada Rabu 10/2/2021.
“Saya dipepet dijalan dan diarahkan ke PT Putra Tanimbar Jaya yang beralamat di Cibeureum kota Cimahi. Disana kendaraan saya beserta STNKnya”, paparnya.
“Dimasa pandemi ini usaha saya mengalami penurunan dan sulit, makanya saya tidak bisa bayar cicilan selama 3 bulan. Sisa pembayaran saya tingga 5 bulan lagi dari kontrak 17 bulan, katanya.
Saya bisa mengambil lagi kendaraan tersebut dengan syarat harus membayar biaya tarik sebesar Rp 4jt yang dibebankan oleh PT Putra Tanimbar Jaya sebagai pihak ke tiga dari pihak Leasing BAF Bandung, katanya.
PT Putra Tanimbar Jaya, saat dikonfirmasi membenarkan kejadian itu dan menyebutkan bahwa unit atau kendaraan tersebut disimpan oleh oknum pendana yang juga bertugas di polda jabar.
Karena tidak memiliki dana untuk membayar biaya tarik, Acl memutuskan untuk membuat laporan ke pihak kepolisian.
Ironisnya, saat Acl melaporkan tentang perampasan kendaraan itu pihak kepolisian berinisiatif untuk mendamaikannya dengan catatan dirinya harus membayar biaya tarik sesuai dengan kemampuannya.
Padahal, laporan tersebut akan lebih memperkuat dasar tindakan pihak Polisi. Pasalnya, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 menyebutkan bahwa:
Satu-Satunya Pihak Yang Berhak Menarik Kendaraan Kredit Bermasalah Adalah Kepolisian atas keputusan Pengadilan.
Nah, jika berlandaskan peraturan ini, hanya polisi satu-satunya lembaga yang bisa menarik kendaraan kredit bermasalah bukan debt collector.
Kalau mengikuti peraturan tersebut, debt collector bisa dibekukan jika lembaga leasing mau aman.
Pelaku perampasan dalam hal ini debt collector atau leasing bisa dijerat pasal 365 KUHP.
Pasal 365 KUHP merupakan Pasal pencurian dengan kekerasan sebagai pemberatan dari Pasal pencurian biasa.
Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) adalah Pasal Pencurian dengan Kekerasan sebagai Pemberatan dari Pasal Pencurian Biasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.
Pasal 365 KUHP:
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.(Red)
Tindak tegas Matel / deb colektor
Polisi bisa tindak tegas ormas yang bergaya preman, sekarang di tunggu tinddakannya buat perusahaan lising yg bergaya preman
ironisnya data-data debitur yg menunggak bertebaran luar di app matel, yang mana seharusnya pihak kreditur menjaga privasi data para nasabahnya bisa dilihat di app dewa matel, atau app lainnya, disanalah para mata elang dengan luas bekerja mencari mangsanya, seharusnya ada tindakan di berbagai pihak. sayangnya tindak2 ini ada backup kuat dari oknum pejabat, atau ormas2 yg ada dibelakangnya, Lawan Terus !
Hati2 Yang lewat Cimahi -cibereum sbelum daya motor, kopo, kircon, jalan Jakarta ahmad yani, warung depan lapangan supratman, biasanya banyak yg nongkrong sambil megang hp, itu matel
buat pak polisi mohon patroli tiap saat dan sweeping, bikin resah para DC itu!
Karena banyak oknum yang mrlindungu, akhirnya mereka berani kepada aparat yang berseragam
Sebener nya gini contoh nya pt putra tanimbar jaya saya rasa seperti pt tidak resmi legalitas seperti membuat hanya formalitas ko legalitas nya ga jelas tidak tercantum no kantor dan kantor nya pun ga ada di google maps pun ga ada jadi jika para penegak hukum bisa membereskan nya mungkin seperti orang orang yang so punya kuasa di jalan bisa rata tindak juga pihak bank nya tidak di perbolehkan bekerja sama dengan ormas untuk di benturkan dengan nasabah bisa memicu keributan yang akhir nya bisa salinh bunuh
Debt Collector..tidak bisa mengambil motor secara sepihak… Semua ada aturan dan prosedur..
Ya motor saya juga tadi di ambil PT ini,yang pakai Ade saya ,tapi bisa bisanya surat batiknya dibuat mereka,padahal saya atas nama nya.
Motor kakak sy pun kemarin diambil oleh PT ini, negara ini berlaku hukum rimba siapa yang kuat memakan yang lemah
Hati hati apabila modusnya dititip surat jangan mau diajak sama collector, ujungnya dibawa ke kantor mereka, dan kendaraan pun ditahan.
Suatu saat pasti ada balasan hasil perbuatan mereka.
saya mohon pihak kepolisian bertindak tegas sama debt colector mata elang.berantas semua mata elang itu.tindak tegas secara hukum.kalau perlu patroli juga buat berantas dc itu.sekarang bukannya polisi yang patroli malah dc yang patroli buat mantau plat.sekali lagi saya mohon pihak kepolisian tindak tegas debt colector mata elang itu.salam jaya kepolisian
Motor saya kena matel trs saya tebus dan langsung pelunasan tetapi ketika motor kembali pada saya keadaan motor sudah tidak utuh karpet kaki sudah bukan milik saya dan accesories sudah banyak di copot…bisa di laporkan tidak
Lapor saja itu sudah masuk ke pencurian barang
Matel ini emang meresahkan tahun 2021 1 juga blm nunggak 3 bulan unit di giring ke kantor lisingnya otomatis harus nebus 1,5 jt pdahal belom ada surat dari pusat masih naungan kolektor dari lisingnya..
saya baru saja mengalami nya di cibabat cimahi