DJABARPOS.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen penuh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Ia menyebut program ini memerlukan sinergi erat antara pemerintah pusat dan daerah.
Kemendagri Fokus Koordinasi dengan Pemda
Tito menyatakan bahwa salah satu tugas utama Kemendagri adalah menjembatani komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Pemda). Ia menilai, keberhasilan Sekolah Rakyat sangat bergantung pada peran aktif Pemda.
“Kemendagri bertugas menghubungkan program ini dengan para kepala daerah. Karena Sekolah Rakyat sangat erat kaitannya dengan dukungan Pemda,” ujar Mendagri Tito di Gedung Aneka Bhakti, Kemensos, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Menurut Tito, Pemda akan berperan besar mulai dari penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur, pengurusan perizinan, akses jalan daerah, hingga memastikan ketersediaan listrik, air bersih, dan sumber daya manusia (SDM). Namun, detail pelaksanaan teknisnya masih akan dibahas lebih lanjut bersama kementerian dan lembaga terkait.
Tito mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat sesuai arahan Presiden RI. Program ini akan menggunakan pendekatan bottom-up, di mana Pemda dapat mengusulkan lokasi pendirian. Namun, usulan tersebut harus melewati verifikasi ketat.
“Lahannya minimal lima hektare, statusnya harus jelas tanpa sengketa, dan lokasinya harus memiliki akses jalan, air, dan listrik,” tegasnya.
Agar implementasi berjalan mulus, Kemendagri akan menggelar rapat teknis bersama kementerian terkait untuk menyosialisasikan kriteria pendirian Sekolah Rakyat. Tito juga menyiapkan Surat Edaran kepada seluruh kepala daerah agar mereka mendukung penuh pelaksanaan program ini.
Dukungan Kuat Lintas Kementerian
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyambut baik langkah cepat berbagai pihak. Ia optimistis Sekolah Rakyat dapat berjalan optimal karena mendapat dukungan lintas kementerian dan lembaga.
“Presiden ingin kita memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Pemerintah sudah bekerja keras, kini saatnya masyarakat turut mendukung,” tegas Juri.
Hadirnya Para Menteri Terkait
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PUPR Dody Hanggodo, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Turut hadir pula Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan pejabat tinggi kementerian/lembaga lainnya. (Arsy)