DJABARPOS.COM, Rio de Janeiro – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menekankan pentingnya penegakan hukum internasional dan reformasi tata kelola global dalam BRICS Foreign Ministers’ Meeting (FMM) yang berlangsung di Rio de Janeiro, Brasil. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis seperti dinamika politik global, keamanan kawasan, serta peran negara-negara berkembang dalam memperkuat multilateralisme.
Dalam sesi pertama yang membahas peran BRICS dalam menghadapi krisis global dan regional, Menlu Sugiono menyatakan bahwa BRICS harus lebih aktif dan konstruktif dalam mendorong perdamaian dan penegakan norma global. Ia menyoroti krisis kemanusiaan di Gaza sebagai contoh nyata dari kegagalan masyarakat internasional dalam menegakkan hukum humaniter.
Menurut Sugiono, BRICS harus berada di garis depan dalam menegakkan hukum internasional secara adil dan konsisten, tanpa standar ganda. Tidak ada pihak yang boleh kebal hukum. Ia juga menekankan bahwa tindakan sepihak dan pelanggaran hukum internasional hanya memperburuk ketidakpercayaan dan ketimpangan global. Lembaga hukum internasional perlu dilindungi dari penegakan yang selektif dan intervensi politik.
Sugiono menambahkan bahwa keputusan dan fatwa Mahkamah Internasional harus dihormati dan Dewan Keamanan PBB perlu diberi kewenangan penuh agar dapat menjalankan mandatnya secara efektif.
Indonesia Dorong Reformasi Tata Kelola Global
Pada sesi kedua yang bertema reformasi institusi internasional, Menlu Sugiono menegaskan pentingnya reformasi untuk mewujudkan tata kelola global yang inklusif, transparan, dan responsif terhadap tantangan dunia saat ini.
Ia mendorong perluasan keanggotaan Dewan Keamanan PBB agar lebih mencerminkan representasi global, serta penguatan suara negara-negara berkembang dalam lembaga-lembaga keuangan internasional. Dalam kesempatan yang sama, Indonesia menyatakan komitmen untuk bergabung dengan New Development Bank sebagai bentuk dukungan terhadap perluasan akses pembiayaan bagi negara-negara Global South.
Sugiono juga menyuarakan pentingnya penguatan peran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam membangun sistem kesehatan global yang tangguh, terutama dalam merespons pandemi dan krisis kesehatan lainnya.
Indonesia turut mendorong reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) agar tetap relevan dan berbasis pada kepentingan kolektif seluruh negara anggota, khususnya negara berkembang.
BRICS Sebagai Pelopor Dunia yang Lebih Adil dan Berkelanjutan
Menlu Sugiono menutup pernyataan nasionalnya dengan menyerukan agar BRICS menjadi pelopor dalam membangun dunia yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya implementasi nyata dari visi bersama melalui langkah-langkah cepat dan terukur.
Di sela pertemuan BRICS tingkat menteri luar negeri tersebut, Sugiono juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Brasil. Ia juga melakukan pertemuan singkat (pull-aside) dengan Menteri Luar Negeri Ethiopia dan Menteri Negara untuk Kerja Sama Internasional Uni Emirat Arab guna membahas penguatan kerja sama bilateral maupun kerja sama dalam kerangka BRICS. (Arsy)