DJABARPOS.COM, Jakarta – Reformasi birokrasi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dimulai dari komitmen pimpinan instansi pemerintah membangun perubahan konkret hingga unit kerja terkecil. Upaya tersebut diwujudkan melalui implementasi Sistem Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
SAKIP menjadi instrumen untuk mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja agar program pemerintah terukur serta akuntabel. Sementara itu, Zona Integritas diberikan kepada unit kerja yang berkomitmen melakukan reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pada evaluasi 2025, sebanyak 204 unit kerja meraih predikat menuju WBK dan 108 unit kerja menuju WBBM. Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) tercatat sebagai instansi dengan unit kerja berpredikat menuju WBBM terbanyak, masing-masing tujuh unit kerja.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus bertransformasi. Ia menegaskan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang berorientasi hasil, penguatan manajemen talenta tanpa diskriminasi, serta digitalisasi birokrasi guna mendorong transparansi dan penyederhanaan layanan.
Senada, Wakil Menteri Imipas Silmy Karim menekankan pembangunan Zona Integritas memperkuat budaya kinerja, disiplin anggaran, dan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, program ini memacu seluruh jajaran untuk memberikan layanan terbaik sekaligus mencegah praktik yang melanggar aturan. (Red)
