DJABARPOS.COM, Jakarta – Zona Integritas (ZI) tidak hanya menjadi simbol, tetapi harus mendorong perubahan konkret yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menegaskan hal tersebut dalam acara resmi di Jakarta, Jumat (2/5/2025).
Pemerintah Dorong Birokrasi Bersih Melalui WBK dan WBBM
Menteri Rini menyampaikan bahwa pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) menjadi strategi utama reformasi birokrasi. Strategi ini memperkuat upaya pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang kapabel, bersih, dan kompetitif.
“Kita semua menyadari tantangan besar yang menyertai reformasi ini. Namun, harapan masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, adil, dan akuntabel terus mendorong kita untuk bergerak lebih baik,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa birokrasi bersih dan terpercaya merupakan syarat penting untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju, sebagaimana arahan Presiden dan Wakil Presiden.
Komitmen Reformasi Harus Kolektif
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Erwan Agus Purwanto, menjelaskan bahwa unit kerja pelayanan strategis yang serius melakukan reformasi akan mendapat predikat WBK/WBBM. Ia menekankan bahwa seluruh jajaran, bukan hanya pimpinan, harus menunjukkan komitmen yang konsisten.
“Unit kerja wajib menunjukkan perubahan nyata dan berkelanjutan dalam tata kelola, budaya kerja, manajemen SDM, serta pelayanan publik,” ujar Erwan dalam Sosialisasi SE No. 4/2025.
Dalam satu dekade terakhir, Kementerian PANRB mencatat lebih dari 15.000 unit kerja yang mengikuti proses penilaian Zona Integritas. Dari jumlah itu, 2.302 unit berhasil meraih predikat WBK, sementara 322 unit lainnya menyandang status WBBM.
“Pencapaian ini patut kita apresiasi. Namun, kita juga harus menjadikannya sebagai motivasi untuk melangkah lebih jauh,” kata Erwan.
Erwan mengajak seluruh instansi, baik pusat maupun daerah, untuk mengusulkan unit kerja strategis sepanjang 1–31 Mei 2025 melalui Portal RB Nasional. Ia juga memperkenalkan program One Local Government One ZI (OLGOZI), yang menargetkan setiap daerah memiliki minimal satu unit kerja berpredikat ZI.
Kementerian PANRB turut memberikan afirmasi khusus kepada layanan strategis di daerah seperti RSUD, Dukcapil, SAMSAT, layanan pendidikan, dan ketenagakerjaan agar mereka ikut serta dalam program ini.
Selain itu, ia menyebut bahwa pelaksanaan WBK Mandiri juga tengah didorong di 19 kementerian/lembaga dan 5 pemerintah provinsi guna mempercepat implementasi ZI secara menyeluruh.
“Kita perlu bergerak bersama. Perubahan besar hanya bisa tercapai jika seluruh elemen birokrasi bersatu dan berkomitmen kuat,” tutupnya. (Arsy)
