DJABARPOS.COM – Sebagai salah satu kota kenamaan di Indonesia, Bandung dilabeli banyak julukan pujian macam Paris van Java, The City of Garden, Paradise in Exile, Europe in de Tropen, De Bloem der Indische Bergsteden, hingga Kota Kembang.

Selain kaya dengan pujian elok, Bandung memiliki kisah sejarah panjang. Ia bahkan telah eksis di masa wilayah Jawa Barat masih dikelola pemerintahan kerajaan.

Menyitir dari pendapat Edi S. Ekadjati dkk. dalam Sejarah Kota Bandung 1945-1979 (1985), istilah Bandung mungkin peyorasi dari kata bahasa Sunda “ngabandeng” yang artinya genangan air luas. Padanan diksinya adalah “bendung” atau penahan aliran air.

Argumentasi lainnya yang dinukil Edi S. Ekadjati dkk. dari skripsi Handi Suhandi berjudul Tindjauan Sedjarah Terbentuknya Kota Bandung (1970), menyejajarkan istilah Bandung dengan kata bahasa Sunda “ngabanding,” yakni berdampingan atau berdekatan. Analisis fonetik pertama merujuk pada danau purba nan luas bernama Danau Bandung.

Identifikasi kedua bersandar pada fenomena geografis serupa, yaitu Danau Bandung yang pernah merendam 2 daratan saling berdampingan di sebelah barat (Batujajar-Padalarang) dan sebelah timur (Bandung-Cicalengka) dari Sungai Citarum.

Pendapat ini selaras dengan hipotesis para ahli geologi. Pernah ada danau besar (Danau Bandung) yang terbentuk usai penyumbatan aliran Sungai Citarum akibat letusan Gunung Sunda pada masa prasejarah.

Artikel T. Bachtiar di Majalah Geomagz (Vol 1, No 1, 2011) menerangkan, ratusan ribu tahun silam pernah berdiri gunung api raksasa yang oleh para geolog disebut Jayagiri. Gunung purba ini berada di utara Bandung, tidak jauh dari lokasi Gunung Tangkuban Parahu sekarang.

Ketika Gunung Jayagiri mengalami erupsi dahsyat, ledakan besar merobohkan tubuhnya sekaligus memunculkan kaldera. Di pinggiran kawah sangat luas itu, lahir gunung api baru yang dinamakan Gunung Sunda. Peristiwa sama terulang saat letusan hebat membikin badan Gunung Sunda ambruk, membentuk kaldera, diikuti oleh kemunculan Gunung Tangkuban Parahu.

Setidaknya terjadi 3 fase erupsi besar di Gunung Sunda, seturut analisis para geolog. Episode ketiga letusan Gunung Sunda, yang terjadi sekitar 105.000 tahun lalu, melontarkan material yang mengubur lembah sungai Citarum purba. Timbunan material di utara Padalarang tersebut memicu kemunculan genangan air yang amat luas, Danau Bandung Purba.

Sisa aliran menuju hilir di lembah Citarum purba yang tidak tertimbun kini menjadi Kali Cimeta. Pada masa Danau Bandung terendam air, tumbuh Gunung Tangkuban Parahu. Sebagian ahli geologi meyakini air di Danau Bandung surut akibat kebocoran melalui sungai bawah tanah bernama Sanghyang Tikoro.

Namun, menurut T. Bachtiar, hipotesis terakhir tak meyakinkan, karena letak Sanghyang Tikoro lebih rendah 400-an meter dibanding Danau Bandung (725 mdpl). Ia lebih condong pada analisis yang memperkirakan Danau Bandung bocor karena dinding breksi di antara Puncaklarang dan Pasir Kiara (kini bernama Cukangrahong) bobol. Benteng alam itu teretas oleh aktivitas patahan, gerakan tanah, hingga erosi yang terjadi di hulu anak Sungai Citarum. Yang menarik, kronologi peristiwa alam versi ahli geologi di atas menyerupai pembabakan kejadian dalam legenda Sangkuriang. Cerita tua itu diperkirakan telah populer di tatar Sunda pada abad 15-16 M hingga menginspirasi Prabu Jaya Pakuan menuliskan kisahnya dalam naskah Bujangga Manik.

Kini nama Bandung tersemat pada tiga wilayah administratif tingkat II di Provinsi Jawa Barat yang saling berhampiran. Ketiganya adalah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, serta Kabupaten Bandung. Wilayah 2 kabupaten mengapit Kota Bandung di sisi timur, selatan, dan utara.

Kabupaten Bandung berbatasan dengan Kota Kembang di 3 arah mata angin itu, sementara Bandung Barat terhubung di utara. Di sebelah barat, Kota Bandung bersinggungan dengan wilayah Kota Cimahi.

Riwayat Daerah Bandung pada Era Kerajaan Ensikopledia bertajuk Pedoman Kota Besar Bandung (1956) karangan Toto Kartaatmadja dan Nara Sukirna mengulas ihwal penyematan “Bandung” sebagai nama wilayah. Dijelaskan, nama Bandung paling awal dipakai pada tahun 1448 M atau masa Kerajaan Pajajaran.

Nandang Rusnandar dalam jurnal Patanjala (Vol. 2, 2010) dengan judul artikel “Sejarah Kota Bandung dari “Bergdessa” (Desa Udik) Menjadi Bandung “Heurin Ku Tangtung” (Metropolitan)” mengisahkan pemukiman pertama yang mendiami Bandung.

Pada 1641, seorang Mardjiker Portugis (mantan budak berkulit hitam) bernama Julian de Silva menulis catatan harian ‘Dagresgister’ yang bunyinya, “Aen een negorij genaemt Bandong, bestaende uijt 25 ‘a 30 huysen … ” yang berarti, “Ada sebuah negeri dinamakan Bandong yang terdiri dari 25 sampai 30 rumah ….” Mardjiker itu tak kelupaan menghitung kalkulasi jumlah penduduk yang menghuni rumah-rumah tersebut. Satu rumah terdiri dari 4 orang anggota keluarga. Maka, ada sekira 100—120 jiwa telah melangsungkan aktivitas berkelompok di sana.

Diagnosa awal mengklaim semua penduduk itu merupakan orang Sunda asli. Namun, justru yang dilupakannya adalah posisi pasti pemukiman yang dimaksud.

Penuturan selanjutnya disampaikan A. Sobana dalam sebuah wawancara oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (14 Oktober 2011). Sobana menjelaskan sebelum wilayah Bandung benar-benar berdiri, wilayah itu disebut Tatar Ukur. Konon, Tatar Ukur merupakan wilayah kecil dari Kerajaan Timbanganten. Nama terakhir disebut sebagai vasal dari Kerajaan Pajajaran.

Tatkala Pajajaran runtuh (1579/1580), Timbanganten kemudian ada di bawah kekuasaan Kerajaan Sumedanglarang. Sewaktu terjadi ekspansi Islam besar-besaran dari arah barat (Kerajaan Banten) dan timur (Kerajaan Mataram), Sumedanglarang yang berskala kerajaan kecil tak berkutik. Mereka dihadapkan pada dua pilihan sulit, tunduk ke salah satu pihak atau melawan keduanya.

Akhirnya, mereka memilih melebur ke Kerajaan Mataram Islam pada 1620, semasa Sultan Agung berkuasa. Usai tunduk di bawah pemerintahan Mataram, statusnya berubah menjadi Kadipaten Priangan. Di masa itu, Sultan Agung menunjuk Rangga Gempol I alias Raden Aria Suriadiwangsa menduduki posisi Bupati Wedana (bupati kepala) di Priangan (1620—1624).

Wilayah itu lantas dijadikan oleh Mataram sebagai barikade terluar untuk menghalau ekspansi Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) dan Kesultanan Banten. Suatu kali Sultan Agung mengutus Rangga Gempol I menaklukkan Sampang.

Ketika mengemban tugasnya itu, ia mengamanahkan sang adik, Dipati Rangga Gede untuk mengurus wilayah Priangan selama ia bertandang ke Madura. Namun tak lama setelah Rangga Gempol I pergi, Priangan diserbu pasukan Banten. Dipati Rangga Gede rupanya tak cakap menangani urusan perang. Akibatnya, ia dikenai sanksi politis oleh Sultan Agung.

Rangga Gede dilengserkan dari jabatannya dan digantikan oleh Dipati Ukur. Beban tugas selaku bupati bagi Dipati Ukur naik dua kali lipat. Selain mengatur urusan Priangan, Dipati Ukur diharuskan menganeksasi wilayah Kerajaan Banten.

Pada implementasinya, justru pasukan Priangan dan Mataram yang dilumat Banten. Dipati Ukur sadar, jika melaporkan kekalahannya ke “pusat,” hukuman sudah menanti. Gelagatnya mengindikasikan hendak melarikan diri. Dia buru-buru minggat dengan sisa-sisa pasukannya.

Sultan Agung yang mengendus siasat Dipati Ukur segera mengirim utusan untuk menangkapnya. Dipati Ukur akhirnya tertangkap di Gunung Lumbung pada 1632. Ia lantas dijatuhi hukuman mati. Jabatan Bupati Wedana Priangan diserahkan kembali pada Dipati Rangga Gede.

Melihat Priangan yang terlalu besar untuk diampu satu kabupaten, Kesultanan Mataram melakukan reorganisasi wilayah.

Daerah di luar Sumedang dan Galuh dibagi menjadi 3: Kabupaten Bandung, Kabupaten Parakamuncang, dan Kabupaten Sukapura. Reorganisasi wilayah itu tertuang dalam Piagam Sultan Agung bertanggal 9 Muharam tahun Alip.

Prof. Soekanto atas saran dari Dr. Brandes pernah menyusun tabel kalender yang cocok untuk menelisik tanggal tersebut. Susunan itu dirangkum oleh A.W. Koesoema dalam Babad Pasundan, Riwajat Kamerdikaan Bangsa Sunda Saruntagna Karadjaan Padjadjaran Dina Taun 1580 (1960). Tertulis, titi mangsa 9 Muharam tahun Alip serupa dengan tanggal 16 Juli 1633.

Sementara itu, perhitungan berbeda dilontarkan oleh Dr. F. de Haan (1912), yang menyetarkan 9 Muharram tahun Alip dengan tanggal 20 April 1641. Tanggal yang terakhir dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai hari jadi Kabupaten Bandung (SK DPRD Kabupaten Bandung Nomor 10/KPTS/DPRD/1973 tangga1 18 April 1973).

Kota Bandung Didirikan pada Masa Kolonial Belanda Pada 1742, seorang serdadu tanpa nama berpangkat kopral dibuang dari Batavia ke Bandung. Dia disusul oleh kedatangan 2 warga Eropa kakak beradik, Ronde dan Jan Geysbergen yang berhijrah ke sana.

Dalam buku Wajah Bandoeng Tempo Doeloe (1984), Haryoto Kunto menyebut bahwa 3 orang itu bekerja sama membuka lahan hutan dan memulai bisnis kayu gelondongan. Bisnis mereka sukses, sebab mereka pendatang pertama yang menjelajah pedalaman belantara Bandung merintis usaha dagang kayu.

Karena itu, Bandung dijuluki Paradise in Exile (Surga yang Terbuang). Akses ke Bandung juga belum selancar dan sepadat sekarang. Daerahnya masih dipenuhi rawa-rawa bekas endapan Danau Purba Bandung yang menyusut volume airnya. Baru ketika VOC datang dengan gagasan proyeksi pembangunannya, sederet perubahan fasilitas dan akses publik berdatangan.

Sewaktu H.W. Daendels menjabat Gubernur Hindia Belanda (1808—1811), ia mencanangkan proyek Jalan Raya Pos, melintang dari Anyer hingga Panarukan. Konon, jalan itu membentang sepanjang 1.000 kilometer dan rampung dalam waktu dua tahun. Daendels memaksa banyak penduduk Jawa kerja rodi di bawah pengawasan ketat para bupati antek VOC.

Tujuan utama pembangunan Jalan Raya Pos ialah membendung laju pasukan Inggris. Pos-pos di tiap kota dibangun, difungsikan untuk menempatkan beberapa pasukan penjaga. Namun, jalan ini jauh dari pusat perkotaan Bandung. Selisih jaraknya sekira 11 kilometer dari titik terdekat jalan ke kota.

Maka itu, pada 25 Mei 1810, keluar instruksi dari Gubernur Hindia Belanda perihal pemindahan pusat kota. Daendels mengirimkan dokumen resmi berteken namanya dengan tajuk Verplatsing van de Hoofdnegorijen in de Regentschappen Bandoeng en Parakanmoentjang. Dokumen bertanggal 25 Bloeimaand 1810 (25 Mei 1810) itu ditujukan kepada Bupati Bandung dan Parakanmuncang. Daendels meminta Bupati Bandung, R.A. Wiranatakusumah II memindah pusat kota dari Krapyak (Citeureup) ke Cikapundung lantaran tempat ini lebih mudah diakses dari Jalan Raya Pos.

Adapun Bupati Parakanmuncang diminta menggeser ibu kota kabupaten ke Andawadak (Tanjungsari). Pembabatan hutan dan pembangunan pemukiman lantas digalakkan. Ketika pembangunan pusat kota baru di Bandung rampung, Daendels menancapkan pasak kayu tanda titik “nol” Bandung.

Dinukil dari Victor Ido melalui lndie in den Goeden Oude Tijd (1935), sembari menghunjamkan tongkat kayu ke tanah, Daendels memekik, “Zorg, dat als ik terugkom hier een stad is gebouwd!” Artinya, “Lihatlah, bahwa sebuah kota dibangun di sini ketika saya kembali!”

Namun, riwayat sejarah versi lain yang dilansir laman Pemkot Bandung menunjukkan pemrakarsa pembangunan kota baru ini bukan Daendels, melainkan Bupati R.A. Wiranatakusumah II.

Proyek pemindahan ibu kota Kabupaten Bandung ke wilayah Kota Bandung saat ini memang terjadi pada masa pemerintahan Daendels. Namun, jauh sebelum surat Daendels terbit pada 25 Mei 1810, sang bupati telah merencanakan pemindahan ibu kota Kabupaten Bandung, dan bahkan telah memilih tempat strategis untuk pusat pemerintahan.

Bupati R.A. Wiranatakusumah II memilih kawasan kosong berupa hutan di tepi barat Sungai Cikapundung, atau sebelah selatan Jalan Raya Pos yang sedang dibangun (kini pusat Kota Bandung). Rencana Wiranatakusumah II didasari alasan bahwa Krapyak yang berada di bagian selatan Bandung kurang strategis dan kerap dilanda banjir.

Sedari awal 1809, Bupati R.A. Wiranatakusumah II beserta pengikutnya telah hijrah ke kawasan pilihannya. Semula ia bermukim di Cikalintu (wilayah Cipaganti), kemudian pindah ke Balubur Hilir, dan berikutnya Kampung Bogor (Kebon Kawung). Tempat tinggal sang bupati yang terakhir disebut berada di lahan Gedung Pakuan sekarang.

Wilayah yang sekarang menjadi Kota Bandung resmi ditetapkan sebagai ibu kota baru Kabupaten Bandung ketika terbit besluit tanggal 25 September 1810.

Publikasi resmi Pemkot Bandung saat ini juga menyatakan pendiri Kota Bandung adalah Bupati R.A. Wiranatakusumah II, bukan Daendels.

Semenjak pemindahan pusat pemerintahan, ibu kota Bandung mengalami kemajuan yang sangat pesat. Di masa pemerintahan Bupati R.A. Wiranatakusumah IV (1864—1874), lonjakan penduduk tak terbendung. Migrasi penduduk Eropa ke Bandung juga terus-menerus meningkat. Sarana dan fasilitas kota dibangun dan direhab demi keperluan penduduk, termasuk pendatang asing, macam perumahan, jalan, kantor pemerintahan, dan lain sebagainya.

Saking majunya, pusat Karesidenan Priangan di Cianjur dipindahkan ke Bandung lewat SK Nomor 114 07/08/1864/Stb. Ditunjuklah Residen Priangan yang baru bernama C. van der Moore dan berdinas di Gedung Karesidenan (sekarang Gedung Pakuan/Gubernuran).

Bandung juga diberi hak otonom ‘gemeente’ sehingga bisa mengurusi sendiri urusan rumah tangga daerahnya secara mandiri.

Mengutip Sejarah Kota Bandung Periode Revolusi Kemerdekaan (1945-1950) (1981), pada masa Gubernur Jenderal J.B. van Heutz menjabat, Bandung disahkan menjadi gemeente per 1 April 1906. Selama beberapa tahun hingga 1997 silam, tanggal 1 April 1906 diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bandung.

Namun, setelah melewati sejumlah seminar dan diskusi sejarah, tanggal 25 September 1810 ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Bandung. Kota Bandung setelah Kemerdekaan RI 1945 Kendati tak lagi dipegang oleh pemerintahan kolonial, Bandung tetap menjadi kota metropolitan.

Bandung dipilih menjadi ibu kota Jawa Barat usai rapat PPKI pada 19 Agustus 1945. Sementara itu, wilayah Karesidenan Priangan pun relatif sama dengan peninggalan kolonial Belanda. Berbagai rancangan disusun demi menjalankan fungsi tata urusan pemerintahan Kota Bandung.

Pernah diterbitkan Master Plan pada 1971 dengan fungsi Kota Bandung sebagai berikut: (1) pusat pemerintahan; (2) pusat perguruan tinggi; (3) pusat perdagangan; (4) pusat industri, dan; (5) pusat kebudayaan dan pariwisata.

Ketika terjadi resesi 1998 yang memicu reformasi Orde Baru Soeharto, aturan dan paradigma pembangunan diubah. Modelnya direvisi, disesuaikan dengan kebutuhan yang terdesentralisasi.

Bandung kini menjadi kota yang besar. Perubahan dan kemajuan zaman mengiringi pembangunan Kota Bandung. Sejumlah mal, pertokoan, perumahan, gedung pemerintahan, universitas, pariwisata, dan lain sebagainya menjadi saksi perkembangan kota metropolitan ini. Padahal, daerah ini dulunya hanyalah rawa-rawa dan sebagian besarnya terdiri dari lebatnya rimba.(**)

By Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *