DJABARPOS.COM, Purwakarta – Baru lima bulan undang – undang cipta kerja ditandatangani oleh Presiden jokowidodo, sudah di lecehkan oleh perusahaan nakal salah satunya RSU dr. Abdul Radjak Purwakarta yang dulu lebih dikenal dengan nama RSU MH Thamrin Purwakarta.

LS salah satu karyawan RSU dr. Abdul Radjak Purwakarta yang tidak diberikan Hak penuh Upah Penghargaan masa kerja (UPMK) pasca terkena PHK oleh pihak RSU dr. Abdul Radjak Purwakarta.  LS yang didampingi oleh pengacaranya meminta Hak_nya sesuai dengan aturan dan perundang undangan yang ada.

Lihat Juga : Mata Elang atau Debt Collector Nyaris Tak Tersentuh Hukum?

Udi jaelani, SH. pengacara LS mengatakan selama ini pihak  RSU dr. Abdul Radjak Purwakarta hanya memberikan haknya sebesar Rp.7.700.000 ” ini tidak sesuai dengan masa kerja LS selama 10 tahun dan ini jelas melecehkan dan melanggar Undang – Undang Cipta Kerja Pasal 81 angka 44 yang mengubah Pasal 156 ayat 2 Undang – Undang Ketenaga Kerjaan, kami sudah melayangkan dua kali somasi ke pihak RSU dr. Abdul Radjak Purwakarta tapi sampai sekarang tidak ada itikad baik terhadap niat kami untuk memberi ruang mediasi.

“kami sebagai kuasa hukum LS akan ajukan upaya upaya hukum dengan melakukan gugatan di Pengadilan yang berwenang di Negara Republik Indonesia ” Tambahnya

Saat dikonfirmasi djabar pos lewat aplikasi whatsapp, RM Manager HRD RSU dr. Abdul Radjak Purwakarta tidak mau meberikan tanggapan terkait kejadian ini. (Arsy)