DJABARPOS.COM, Jakarta — Tata kelola aset pertanahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran vital dalam menjaga keamanan serta produktivitas aset negara. Pengelolaan yang tepat dinilai mampu memastikan operasional perusahaan tetap stabil dan berkelanjutan. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, dalam Seminar “Harmonisasi Tata Kelola Pertanahan dan Kepatuhan Hukum dalam Pengelolaan dan Penanganan Permasalahan Aset Tanah Telkom Group”, Jumat (28/11/2025).
Wamen Ossy menekankan bahwa keamanan aset tanah menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan berbagai layanan publik. “Apabila tanah milik BUMN, seperti PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, tidak aman, maka infrastruktur dan pelayanan telekomunikasi yang berdiri di atasnya juga terancam. Tata kelola pertanahan yang kuat merupakan penopang stabilitas layanan telekomunikasi dan digital di Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya, pengelolaan aset tanah BUMN tidak hanya berkaitan dengan stabilitas pelayanan masyarakat, tetapi juga berkaitan erat dengan mitigasi risiko hukum dan bisnis di masa mendatang. “Kita tahu, sengketa pertanahan kerap berujung pada gugatan panjang dan kompleks. Dengan pengelolaan yang tertib dan patuh hukum, potensi konflik dapat diminimalkan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy mendorong BUMN, khususnya Telkom Group, untuk memperkuat sistem inventarisasi dan kepastian hukum atas aset tanah yang dimiliki. Langkah ini dinilai penting agar perusahaan tetap adaptif menghadapi dinamika bisnis sekaligus menjaga aset negara tetap aman dan bernilai strategis. (Arsy)