DJABARPOS.COM, Bandung – Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Sosial (Dinsos) masih menghadapi kendala dalam penyediaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Hingga saat ini, kebutuhan lahan minimal seluas 5 hektare sesuai standar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum terpenuhi.
Kepala Dinsos Kota Bandung, Yorisa Sativa, menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan amanah dari pemerintah pusat yang harus direalisasikan oleh daerah. Namun, proses pencarian lahan yang sesuai masih menjadi tantangan utama.
“Sekolah Rakyat ini merupakan amanah pusat yang wajib dilaksanakan. Ada standar dari Kementerian PUPR, yaitu minimal lahan 5 hektare. Kami terus mencari bersama dinas terkait. Sudah ada tiga lokasi yang ditemukan, tetapi belum memenuhi syarat,” ujar Yorisa, Jumat (10/4/2026).
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Bandung menargetkan pengajuan usulan pembangunan Sekolah Rakyat kepada pemerintah pusat dapat dilakukan pada 2027. Dengan demikian, proses pembangunan diharapkan dapat dimulai pada tahun yang sama hingga awal 2028.
Sejauh ini, sejumlah lokasi telah diidentifikasi, namun luasnya masih di bawah ketentuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, pencarian lahan terus dilakukan, termasuk membuka peluang lokasi di luar wilayah administratif Kota Bandung, dengan catatan lahan tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kota Bandung.
“Kalau di luar kota boleh saja, asalkan asetnya milik Kota Bandung. Jika milik kabupaten, maka kewenangannya akan berada di pemerintah kabupaten,” jelasnya.
Untuk sementara, program Sekolah Rakyat di Kota Bandung masih berjalan dalam tahap rintisan. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada, seperti Balai Latihan Kerja, Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos/STKS), dan Wyata Guna.
Selain itu, kawasan Bandung Timur, khususnya Kecamatan Ujung Berung dan Kecamatan Cibiru, menjadi salah satu wilayah yang dipertimbangkan sebagai lokasi potensial pembangunan Sekolah Rakyat ke depan.
Saat ini, jumlah peserta didik dalam program rintisan Sekolah Rakyat mencapai sekitar 250 siswa. Mereka terbagi dalam 10 kelas, dengan masing-masing kelas berisi 25 siswa dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Total ada 250 siswa dengan 10 kelas. Program ini masih tahap rintisan sambil menunggu kesiapan lahan dan pembangunan sekolah permanen,” tandasnya. (Arsy)
