DJABARPOS.COM, Bandung Barat – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap anggaran layanan WiFi publik di Kabupaten Bandung Barat kembali memantik perhatian publik.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat belanja layanan internet yang dinilai tidak memberikan manfaat optimal. Nilai anggaran yang menjadi sorotan mencapai sekitar Rp13,8 miliar.
Temuan tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan terkait efektivitas penggunaan anggaran, pengawasan pelaksanaan program, hingga pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.
Jika anggaran sebesar itu benar-benar dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, maka perlu ada jawaban seberapa besar manfaatnya yang dirasakan warga. Titik pemasangan, kecepatan, dan jumlah pengguna harus menjadi indikator.
Masyarakat pun berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara terbuka dan transparan. Evaluasi akuntabel diperlukan agar program serupa di masa depan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan tidak mubazir.
Hingga kini, Pemkab Bandung Barat belum memberikan penjelasan resmi detail terkait tindak lanjut temuan tersebut.
(Nino)
