DJABARPOS.COM, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kejaksaan RI memperkuat pengawasan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui platform pengawasan bernama Jaga Indonesia Pintar.
Platform tersebut memungkinkan siswa melaporkan secara langsung apakah bantuan PIP diterima penuh, sebagian, atau tidak sesuai sehingga penyaluran bantuan pendidikan dapat lebih tepat sasaran.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, sistem baru penyaluran bantuan langsung ke rekening siswa diharapkan mampu menghilangkan hambatan biaya pendidikan bagi masyarakat.
“Saya harap anak-anak di Jabar tidak lagi bicara soal kaya atau miskin orang tuanya, semua bisa sekolah. Mulai tahun ajaran ini, masyarakat menengah ke bawah masuk sekolah tidak bayar,” ujar Dedi Mulyadi dalam kegiatan Sinergi Kemendikdasmen dan Kejaksaan RI dalam Pengawasan Program Indonesia Pintar (PIP) di Hotel Aryaduta Bandung, Rabu (6/5/2026).
Saat ini, jumlah penerima manfaat PIP di Jawa Barat mencapai sekitar 175 ribu siswa. Pemprov Jabar berharap dukungan pemerintah pusat terus meningkat agar semakin banyak pelajar yang mendapatkan bantuan pendidikan.
Dedi juga berharap kondisi ekonomi masyarakat terus membaik sehingga ketergantungan terhadap bantuan sosial pendidikan dapat berkurang di masa mendatang.
Melalui pengawasan yang diperkuat, pemerintah ingin memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima siswa yang membutuhkan dan mampu menekan angka putus sekolah di Jawa Barat. (Red)
