DJABARPOS.COM, Jakarta – Penerimaan peserta didik baru PPDB Jawa Barat dapat berjalan dengan baik dan terlaksana tapa ekses bila dibandingkan dengan propinsi lain di pulau Jawa khususnya. Saya secara pribadi mengapresiasi hal tersebut artinya sistem PPDB di propinsi Jawa barat bejalan sesuai dengan harapan masyarakat, Kata Eni Sumarni.
Eni Sumarni sebagai anggota DPD RI yang duduk di komite III yang membidangi pendidikan sangat mengapresiasi jika pelaksanaan PPDB berjalan dengan lancar sebagi bentuk peningkatan dalam sistem penerimaan peserta didik baru khususnya di Jawa Barat.
Eni mengatakan walaupun kondisis belajar mengajar sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya akan tetapi sistem penerimaan peserta didik harus tetap berjalan dengan baik, dan tentu pasca penerimaan peserta didik tentu mekanisme pendidikan daring harus tetap berjalan dengan baik, oleh sebab itu upaya penyesuaian harus dilakukan demi berjalannya sistem pendidikan di Jawa barat.
Baca Juga : PPDB 2021 Jawa Barat Memang JUARA
Namun perlu dilakuakan evaluasi hasil capaian PPDB saat ini, jangan sampai sudah baik kemudian tidak dilkukan evaluasi. Tentu harus juga dipertahankan salah satu prestasi terbaik walaupun kondisi kita dalam keadaan pandemi covid-19. Tambahnya
Seperti ramai di beritakan media, PPDB di DKI Jakarta tahap I saja belum selesai dan tahap II baru AKB dimulai hari Senin pekan depan. Belum lagi di Banten yang kisruh server sehingga Pemprov Banten memutuskan kembali sistem manual.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat H. Dedi Supandi, S.STP,. M.Si saat dihubungi Djabar Pos mengungkapkan, pelaksanaan PPDB tahap pertama dan kedua di Jawa Barat telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kesuksesan tersebut, kata Dedi, dilakukan dengan terjadinya perbaikan-perbaikan dari evaluasi kekurangan PPDB di tahun sebelumnya, dari mulai uji publik rencana Pergub sampai perbaikan server dengan mengunakan Teknologi cloud
“Selanjutnya dijelaskan Kadisdik, mulai tahun ini Kami juga melakukan desentaralisasi kewenangan dimana setiap cabang dinas difungsikan sebagai ketua PPDB di wilayahnya, sehingga pelayanan dan sosialisasi terhadap masyarakat langsung menjadi cepat dan tersosialisasikan” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga membuka layanan call center untuk pengaduan di setiap cabang dinas kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelaksananan PPDB 2021 dan dengan melibatkan pihak sekolah tujuan, sekolah asal termasuk Kemenag, tambahnya.
Namun demikian, pihaknya mengaku masih ada sedikit kendala. Seperti tidak adanya ujian nasional yang mengakibatkan nilai raport yang diinput oleh operator SMP dan MTS masih memunculkan berbeda persepsi, sehingga score input nilai prestasi dari SMP dan MTS harus dilakukan verifikasi secara score. “Semoga ke depan Pemendikbud dapat mengadopsi potensi- potensi lokal seperti jalur prestasi dengan cara inovasi yang dibuat tiap daerah jika ujian nasional masih ditiadakan,” pungkasnya. (Arsy )