DJABARPOS.COM, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Hukum dan HAM menandatangani nota kesepahaman guna memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan hukum. Acara ini berlangsung di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Rabu (14/5/2025), dan dihadiri perwakilan dari 20 kementerian/lembaga (K/L).
Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, mewakili Menteri PU Dody Hanggodo dalam kegiatan tersebut. Kolaborasi ini menjadi bagian dari langkah strategis menuju visi Indonesia Emas 2045, sesuai arahan Presiden Prabowo.
“Sinergi ini penting untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik secara terintegrasi,” ujar Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. Ia menegaskan bahwa penandatanganan ini bukan sekadar seremonial, tetapi bagian dari komitmen nyata antar-lembaga negara.
Triono Junoasmono menyampaikan dukungan penuh Kementerian PU terhadap kerja sama lintas sektor ini. Menurutnya, sinergi dengan Kemenkumham akan mendorong pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel.
Nota kesepahaman tersebut mencakup pertukaran data badan usaha konstruksi, pembinaan hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan, serta peningkatan SDM melalui pelatihan dan pendidikan fungsional. Kerja sama juga akan mencakup koordinasi dalam proses uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
“Kementerian PU siap memperkuat reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui kerja sama strategis ini,” tandas Triono. (Arsy)