DJABARPOS.COM, Bandung – Nama KDM kembali jadi perbincangan publik. Bukan karena programnya, tapi karena cara kemiskinan dikemas menjadi konten.
Banyak yang sepakat: membantu orang miskin itu bagus. Yang jadi pertanyaan adalah untuk apa kemiskinan itu ditampilkan, bagaimana dikemas, siapa yang diuntungkan, dan apakah hidup si miskin benar-benar berubah?
Pola Konten: Penderitaan Jadi Narasi
Kritik utama muncul karena pola produksinya dinilai mirip konten “penjual kemiskinan” yang beredar luas:
*PENDERITAAN → EMOSI → VIEW → POPULARITAS → PERSONAL BRANDING → CUAN*.
Rumusnya sederhana. Warga punya masalah → KDM datang → kamera mengikuti → ada drama → warga menangis → KDM membantu → video selesai. Penonton terharu.
Masalahnya, masalah struktural dipersempit jadi masalah satu orang. Solusinya juga dipersempit: KDM datang, selesai.
Soal Kewenangan Pejabat Publik
Berbeda dengan YouTuber biasa, KDM adalah pejabat publik. Ia punya kewenangan, birokrasi, anggaran, dan instrumen kebijakan. Artinya ia bisa menyelesaikan masalah untuk ribuan orang, bukan hanya satu keluarga yang masuk kamera.
Maka pertanyaannya bukan berhenti di “Wah, sudah dibantu.” Tapi:
Apakah ada program? Ada anggaran? Ada data? Ada target? Ada evaluasi? Atau besok mencari keluarga miskin baru untuk episode berikutnya?
Resiko ONE MAN SHOW
Editing video dengan zoom tangisan, slow motion ketakutan, dan KDM sebagai “penyelamat” menciptakan narasi ONE MAN SHOW. Publik jadi menunggu satu orang, bukan institusi.
Ini berbahaya. Demokrasi butuh institusi kuat, bukan ketergantungan pada figur.
Yang paling dikhawatirkan: munculnya fanboy politik. Kritik dianggap benci. Data dianggap fitnah. Daya kritis mati.
Catatan Akhir
Pejabat bukan idola. Bantuan bukan hadiah pribadi. Kemiskinan bukan hiburan. Rakyat bukan figuran.
Ukuran keberhasilan bukan berapa banyak warga menangis di depan kamera. Tapi berapa banyak yang keluar dari jurang kemiskinan.
Karena tugas pemerintah bukan membuat rakyat berterima kasih.
Tugasnya membuat rakyat tidak perlu meminta-minta.
`
