DJABARPOS.COM, Balikpapan – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa percepatan realisasi program perumahan rakyat akan menjadi salah satu pendorong utama kemajuan daerah. Program ini tidak hanya menyasar kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan Tito saat berdialog bersama para pengembang di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (5/5/2026).
Menurutnya, pemerintah pusat telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung sektor perumahan, khususnya bagi MBR. Dukungan tersebut diwujudkan melalui kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Namun demikian, Tito menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah.
“Semakin banyak perumahan yang dibangun, baik oleh pemerintah daerah maupun pengembang, maka angka kemiskinan akan semakin menurun,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa sektor perumahan memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah. Aktivitas pembangunan akan menggerakkan industri konstruksi, meningkatkan serapan tenaga kerja, serta mendorong penggunaan bahan baku lokal.
Tak hanya itu, peningkatan pembangunan perumahan juga akan berdampak pada kenaikan nilai ekonomi lahan dan optimalisasi penerimaan daerah, terutama dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Dari bangunannya, PBB akan terus memberikan kontribusi. Ini jelas menguntungkan daerah dan memperkuat PAD,” tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, serta Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud.
Program perumahan rakyat diharapkan menjadi solusi konkret dalam menekan angka kemiskinan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah secara berkelanjutan. (Red)
