DJABARPOS.COM, Jakarta – Sehari setelah pergantian Kapolri, Istana menggelar reshuffle kabinet besar-besaran pada 1 Oktober 2026. Ini reshuffle ketujuh di era Prabowo.
Dudung Abdurachman menjadi Menko Polkam menggantikan Djamari Chaniago. Sugiono pindah dari Menteri Luar Negeri menjadi Menko PMK menggantikan Pratikno.
Kursi Menlu diberikan kepada Arrmanatha Nasir. Muhammad Sarmuji menjadi Menteri Perindustrian menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita. Drajat Hari Wibowo menjadi Menko Perekonomian menggantikan Airlangga Hartarto sekaligus tetap sebagai Wamenkeu.
Yang jadi sorotan, Bahlil Lahadalia merangkap jabatan baru sebagai Menko Hilirisasi dan Energi sekaligus tetap Menteri ESDM. Jabatan Menko baru, bukan kementerian baru.
Listyo Sigit Prabowo pindah dari Kapolri menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Dudung. Komjen Suyudi Ario Seto menjadi Kapolri menggantikan Listyo.
Selain itu dilantik Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luki Alfirman sebagai Wakil Menkeu, Muhammad Saleh Mustafa Wakil Mentan, Irwan Meylano Wakil Menteri Kehutanan, Aryanto Wibowo Kepala BPKP, dan Nuzran Joher Kepala Ombudsman.
Jumlah menteri tetap 48. Tidak ada kementerian baru.
Yang bikin publik bertanya-tanya, kursi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tetap aman. Padahal pertengahan September 2026, KPK menangkap sejumlah pejabat di ATR/BPN, termasuk pejabat di Kantor Pertanahan Bogor dan Tangerang.
Secara hukum, Nusron belum ditetapkan sebagai tersangka. KPK menyatakan masih menyelidiki keterkaitannya. Presiden Prabowo memilih menunggu proses hukum selesai.
Pengamat politik Agung Baskoro menilai pergantian Kapolri wajar secara teknokratis karena Listyo sudah 5 tahun 8 bulan menjabat.
