DJABARPOS.COM, Jakarta – Mantan Deputi Basarnas di era SBY dan Jokowi yang juga sebagai Presiden Tani Indonesia dan salah satu dewan pembina di Forum Wartawan Jakarta (FWJ-) Indonesia Mayjen (Purn)TNI AD Tatang Zaenudin, mengutuk keras terhadap masih adanya praktik pemotongan bansos yang diberikan oleh pemerintah baik tunai maupun non tunai.
Kritik keras atau uneg-uneg terkait pemotongan dana bansos BST dan PKH, oleh oknum/iblis-iblis untuk memperkaya diri sendiri itu diungkapkan Tatang di kediamannya di Komplek Korps Kopassus, Cijantung, Minggu (8/2021).
Baca Juga : Akurasi Data Website Kemensos tidak sesuai dengan Data Bayar Keluarga Penerima Manfaat Bansos BPNT dan PKH?
“Saya dapat informasi dan laporan adanya penyelewengan bantuan bansos BST dan PKH ini, diantaranya beras yang tak layak seperti sudah menjamur, menggumpal, kutuan bahkan ada yang berbau, inikan tidak pantas diberikan untuk manusia? Masa disamakan seperti ngasih makan untuk binatang. Iblis tersebut harus dicari, ditangkap dan diproses secara hukum,“ geramnya.
Menyikapi tentang masih adanya praktik pemotongan terhadap bantuan tunai sebesar 600 ribu yang disunat oleh oknum-oknum pejabat nakal, dirinya mengaku sangat prihatin.
“Uang 600 ribu itu cukup sampai dimana dengan kondisi satu keluarga? Gobloknya lagi malah disunat-sunat dengan alasan agar kebagian rata, sehingga mereka hanya menerima sekitar 400 ribu , 300 ribu, bahkan ada yang 200 ribu. Ini namanya kurang ajar! Kalo memang masih banyak warga yang susah harusnya datanya ditambahkan bukan yang sudah di data tapi anggarannya disunat dengan istilah macam-macam atau dengan dalil untuk yang lain tapi untuk memperkaya diri dan kelompok iblis,” tandas Tatang dengan nada tinggi.
Baca Juga : Lurah Aceng: “Masalah Bansos PKH dan BPNT bukan hanya di Campaka, Coba Kroscek di Kelurahan lain”
Di masa pandemi seperti saat ini, menurut Tatang, krisis kepercayaan masyarakat pasti berkurang. Dimana pemerintah masih saja memperpanjang PPKM, rakyat sulit untuk usaha, perhatian dan edukasi pemerintah sangat diperlukan agar pandemi ini lekas selesai dan kita bangkit bersama-sama.
“Saya minta kepada pemerintah untuk tidak hanya membuat kebijakan yang merugikan rakyat. Seperti PPKM diperpanjang terus sehingga rakyat sulit untuk mencari mata pencaharian untuk keluarganya, tapi bantuan kepada yang tidak mampu tidak tepat sasaran, jatuhkan sangsi keras kepada iblis-iblis yang menyunat, mempungli hak rakyat,“ tegasnya.
Lihat Juga : Pendamping PKH Andir Nurul : Permasalahan sudah Diselesaikan secara Kekeluargaan
“Saya warning keras kepada orang-orang yang menyerupai iblis-iblis yang selalu mencari keuntungan pribadi di masa seperti ini. Bila kedapatan tak segan-segan saya meminta kepada aparat penegak hukum di negeri ini untuk menindaklanjuti, baik dari kalangan pribadi, oknum pemerintah mulai tingkat Rt, pendamping, kelurahan, kecamatan, dinas hingga kementerian atau rakyat yang bertindak sendiri kepada iblis- iblis tersebut. Mencari monyet di hutan saja mudah ini mencari kelompok iblis yang memotong bansos BST, PKH dan menukar beras pasti akan lebih mudah,” tandasnya lagi.
Gubernur, walikota dan bupati harus bertanggung jawab dalam pendistribusian ini. Kalau perlu pecat oknum-oknum yang bermain atau kepala dinsos sekalian kalau tidak becus menangani masalah ini, jangan hanya mendengarkan anak buahnya yang di bawah, tambahnya.
“Kepala dinas sosial bentuk tim untuk mengusut laporan-laporan penyelewengan bansos dengan melibatkan semua unsur mulai dari masyarakat, tokoh agama, LSM dan media. Saya berharap Covid-19 bisa berakhir diakhir tahun ini,” pungkasnya. (Arsy)