DJABARPOS.COM, Pontianak – Pemerintah pusat memberi peringatan serius terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada musim kemarau 2026. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menegaskan Kalimantan Barat harus berada di garis depan dalam pencegahan dini dan penanganan cepat karhutla.
Pernyataan itu disampaikan saat Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla Nasional 2026 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Rabu (16/4/2026).
“Ini bukan sekadar apel seremonial. Dari Pontianak, kita tegaskan kesiapan menghadapi musim kemarau 2026. Pencegahan harus jadi prioritas utama,” kata Djamari.
Pencegahan Jadi Kunci, Jangan Tunggu Api Membesar
Djamari menekankan bahwa strategi menghadapi karhutla tidak boleh lagi berfokus pada pemadaman, melainkan pencegahan sejak dini. Ia meminta seluruh kepala daerah di Kalbar memastikan kesiapan personel, peralatan, hingga sistem komando lapangan.
Menurutnya, karakter lahan gambut di Kalimantan Barat menjadi tantangan serius karena api dapat menyebar di bawah permukaan dan sulit dipadamkan.
“Memadamkan api yang sudah besar jauh lebih sulit, mahal, dan berisiko. Karena itu, deteksi dini dan respons cepat menjadi kunci,” tegasnya.
Ia juga menginstruksikan patroli terpadu diperkuat serta verifikasi titik panas (hotspot) dilakukan secara cepat agar kebakaran tidak meluas.
Wilayah Strategis Harus Dilindungi
Pemerintah menyoroti pentingnya perlindungan terhadap wilayah vital, mulai dari permukiman, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga jalur transportasi.
Karhutla, menurut Djamari, bukan hanya bencana lingkungan, tetapi juga ancaman langsung terhadap ekonomi, kesehatan masyarakat, hingga investasi daerah.
Penegakan Hukum Diminta Tegas Tanpa Kompromi
Selain pencegahan, pemerintah juga menegaskan pentingnya penindakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.
“Pembakaran hutan dan lahan adalah pelanggaran serius dengan dampak luas. Penegakan hukum harus tegas dan konsisten,” ujarnya.
Anggaran Siaga, Daerah Diminta Jangan Ragu Tetapkan Status
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memastikan pemerintah pusat membuka dukungan anggaran bagi daerah yang menetapkan status siaga karhutla.
Senada, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan anggaran penanggulangan karhutla telah disiapkan penuh dan tidak terdampak kebijakan efisiensi.
Pemerintah menargetkan penanganan karhutla tidak hanya menekan angka kejadian, tetapi menuju zero karhutla melalui sinergi lintas sektor.
“Semua pihak harus bergerak bersama. Jangan menunggu api muncul, tetapi cegah sebelum terjadi,” kata Djamari.
Apel kesiapsiagaan ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan, Gubernur Kalbar Ria Norsan, serta unsur TNI, Polri, dan lembaga terkait lainnya. (Arsy)
