DJABARPOS.COM, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (21/04/2025). Pertemuan ini menindaklanjuti pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim pada Januari lalu, dan bertujuan memperkuat kolaborasi strategis di berbagai sektor.
Salah satu poin utama pembahasan adalah pengembangan industri halal. Wapres Gibran menekankan pentingnya implementasi Nota Kesepahaman (MoC) tentang Pengakuan Sertifikasi Halal antara kedua negara. Ia menyoroti potensi besar di sektor makanan, farmasi, kosmetika, dan busana halal yang berkembang di Indonesia dan Malaysia.
“Kerja sama ini penting karena Indonesia dan Malaysia adalah dua negara dengan populasi Muslim terbesar di Asia Tenggara,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.
Dalam bidang ekonomi, kedua negara sepakat memperkuat proyek Kapal RoRo rute Batam–Johor sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas dan kelancaran logistik kawasan.
Di sektor kelapa sawit, Wapres mendorong kolaborasi dalam memperluas akses pasar global, menangkal kampanye negatif, dan memperkuat peran Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC).
“Indonesia dan Malaysia adalah produsen terbesar minyak sawit dunia, sehingga kerja sama ini sangat strategis,” lanjut Pratikno.
Untuk pembangunan manusia, Wapres menegaskan perlunya peningkatan pelindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Ia mendorong optimalisasi one channel system, pembentukan pusat belajar komunitas, dan penyediaan akses pendidikan bagi anak-anak tenaga kerja Indonesia.
Wapres juga menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Ia mengajak Malaysia terus bersuara mendukung solusi dua negara dan memastikan bantuan kemanusiaan berjalan lancar di Gaza.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan menyampaikan bahwa pengawasan wilayah perbatasan turut menjadi perhatian. Rencana penguatan kerja sama di bidang penanganan terorisme, penyelundupan, narkotika, hingga illegal fishing akan dibahas dalam rapat teknis lanjutan. (Arsy)
