DJABARPOS.COM, Wamena — Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk memastikan Pemerintah Pusat turun langsung menangani situasi keamanan pascakonflik di Wamena, Papua Pegunungan.
Penegasan itu disampaikan Ribka saat memimpin Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Keamanan di Ruang Rapat Bupati Jayawijaya, Wamena, Sabtu (16/5/2026). Pertemuan tersebut dihadiri Gubernur Papua Pegunungan, para bupati, unsur TNI-Polri, Majelis Rakyat Papua, tokoh adat, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat.
“Pemerintah Pusat hadir secara penuh untuk memastikan konflik di Wamena dapat diselesaikan secara menyeluruh, terukur, dan tetap mengedepankan pemulihan masyarakat,” kata Ribka.
Dalam forum itu, Ribka mengapresiasi respons cepat masyarakat Wamena yang dinilai ikut membantu menjaga situasi tetap terkendali ketika konflik terjadi. Ia menyebut warga bergerak membantu masyarakat terdampak dan menenangkan kondisi di lapangan.
Selain itu, pemerintah daerah diminta segera melakukan pendataan terhadap warga terdampak di delapan kabupaten wilayah Papua Pegunungan. Pendataan tersebut akan menjadi dasar penyaluran bantuan dan penentuan skema penanganan melalui APBD kabupaten, APBD provinsi, hingga dukungan Pemerintah Pusat.
“Pendataan ini akan menjadi dasar untuk menghitung seberapa besar kemampuan pemerintah dalam membantu warga-warga yang terdampak,” ujarnya.
Ribka juga menegaskan seluruh pihak telah sepakat menghentikan konflik dan fokus pada proses pemulihan masyarakat.
Usai rapat koordinasi, ia bersama pemerintah daerah meninjau rumah warga yang terbakar, rumah sakit, serta lokasi pengungsian untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Pemerintah turut menyiapkan pemulangan pengungsi secara bertahap setelah situasi keamanan dinyatakan kondusif agar aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan dapat kembali berjalan normal. (Arsy)
Baca Juga :
