DJABARPOS.COM, Jakarta – Pemerintah mulai memberi perhatian serius pada kualitas sumber daya manusia kesehatan di tengah dorongan percepatan layanan rumah sakit daerah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menilai penguatan tenaga kesehatan tak bisa lagi dipandang sekadar urusan administrasi ASN.
Hal itu disampaikan Rini saat bertemu Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (26/05/2026).
Menurut Rini, keberhasilan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto sangat bergantung pada kesiapan tenaga kesehatan yang kompeten dan mampu mengikuti transformasi layanan kesehatan nasional.
“Pengembangan kompetensi tenaga kesehatan harus diselaraskan transformasi dengan agenda promotif–preventif, manajemen penyakit kronis, telemedicine, AI-assisted diagnosis, integrated care melalui pelatihan berkelanjutan,” ujar Rini.
Ia menyoroti persoalan yang selama ini masih membayangi sektor kesehatan, mulai dari distribusi tenaga medis yang belum merata hingga lemahnya sinkronisasi kebutuhan antara pusat dan daerah.
Kementerian PANRB menilai tantangan tersebut makin kompleks karena transformasi layanan kesehatan kini bergerak ke arah digitalisasi dan pendekatan berbasis komunitas.
Pemerintah juga mulai mendorong keterlibatan banyak pihak dalam tata kelola SDM kesehatan, termasuk pemerintah daerah, organisasi profesi, kolegium, hingga institusi pendidikan.
Langkah ini disebut penting agar kebutuhan tenaga kesehatan, pengadaan ASN, distribusi, hingga pengembangan kompetensi bisa berjalan selaras.
Program PHTC sendiri menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat peningkatan layanan kesehatan, terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan atau 3T. (Arsy)
