DJABARPOS.COM, Bandung – Polemik pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026/2027 semakin memanas. Sejumlah aktivis dan pemerhati pendidikan Jawa Barat menyebut ribuan calon murid menjadi korban akibat sistem penerimaan yang dinilai belum siap dan penuh persoalan.
Hal tersebut disampaikan dalam audiensi dan aksi di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis (11/6/2026), yang dihadiri unsur DPRD, Dinas Pendidikan Jawa Barat, KemenHAM, hingga organisasi masyarakat.
Sekretaris Jenderal GEMPPUR, Dadan Sambas, menilai kekisruhan SPMB tahun ini dipicu pergantian aplikasi baru yang disebut belum melalui simulasi matang.
Menurut para aktivis, berbagai persoalan teknis di lapangan membuat banyak orang tua murid panik dan kebingungan selama proses pendaftaran berlangsung.
Mereka juga menyoroti pelayanan pengaduan masyarakat di Disdik Jawa Barat yang dinilai lambat dan buruk.
Kondisi tersebut membuat banyak orang tua murid emosional hingga berbagai keluhan viral di media sosial.
“Ribuan calon murid menjadi korban sistem yang tidak siap,” ungkap salah satu peserta audiensi.
Selain meminta DPRD Jawa Barat membentuk Panitia Khusus (Pansus), para aktivis juga mendesak Gubernur Jawa Barat membentuk tim investigasi dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH), APIP, hingga Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat.
Menurut mereka, persoalan SPMB tidak bisa lagi dianggap sekadar gangguan teknis biasa karena telah berdampak terhadap pelayanan publik dan kondisi psikologis calon murid.
Sementara itu, perwakilan KemenHAM, Hasbullah, mengungkapkan indeks pelayanan dan kesetaraan Jawa Barat mengalami penurunan dari peringkat 7 pada 2024 menjadi posisi 19 pada 2025.
Menurutnya, salah satu indikator penilaian berkaitan dengan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Polemik SPMB Jawa Barat sendiri terus menjadi perhatian publik setelah berbagai keluhan orang tua murid ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. (Arsy)
