DJABARPOS.COM, Bandung – Polemik Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026/2027 kini meledak hingga ke Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Sejumlah aktivis dan pemerhati pendidikan mendatangi kantor DPRD Jabar di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (11/6/2026), mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut karut marut pelaksanaan SPMB yang dinilai telah menimbulkan keresahan publik.
Audiensi yang berlangsung panas itu dihadiri anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, unsur Dinas Pendidikan Jawa Barat, perwakilan KemenHAM, hingga berbagai organisasi pendidikan dan aktivis.
Dalam forum tersebut, para aktivis menilai polemik SPMB 2026 bukan lagi sekadar gangguan teknis biasa, tetapi sudah masuk kategori darurat pelayanan publik karena berdampak terhadap ribuan calon murid dan orang tua di Jawa Barat.
Ketua Umum Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP), Illa Setiawati, bersama sejumlah aktivis lainnya menyoroti dugaan kekacauan sistem akibat pergantian aplikasi baru yang dinilai dilakukan tanpa kesiapan matang.
Mereka menyebut pergantian aplikasi dilakukan tanpa simulasi menyeluruh sehingga memicu kepanikan massal di tengah proses pendaftaran.
Dalam maklumat yang disampaikan kepada DPRD Jawa Barat, para aktivis membeberkan tiga persoalan utama dalam pelaksanaan PCMB dan SPMB 2026.
Mulai dari dugaan kesalahan pergantian aplikasi baru, dugaan ketidakpatuhan terhadap arahan gubernur terkait jadwal PCMB, hingga buruknya pelayanan pengaduan masyarakat di Disdik Jawa Barat.
Para aktivis juga menyoroti minimnya petugas pelayanan pengaduan yang disebut hanya dijaga dua orang petugas sehingga banyak laporan masyarakat tidak tertangani dengan cepat.
Akibat polemik tersebut, kepala UPT Tikomdik Disdik Jabar disebut telah dicopot dari jabatannya.
Dalam audiensi itu, aktivis mendesak DPRD Jawa Barat segera membentuk Pansus guna mengusut dugaan persoalan dalam pelaksanaan SPMB 2026.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, menyatakan usulan pembentukan Pansus akan menjadi bahan pembahasan bersama pimpinan DPRD dan Komisi V DPRD Jawa Barat.
Polemik SPMB Jawa Barat kini terus menjadi perhatian publik setelah berbagai keluhan orang tua murid viral di media sosial dalam beberapa pekan terakhir. (Arsy)
