DJABARPOS.COM, Bandung – Pelayanan pengaduan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026 kini menjadi sorotan tajam. Aktivis dan pemerhati pendidikan menilai lambatnya pelayanan di Dinas Pendidikan Jawa Barat membuat banyak orang tua murid emosi dan kecewa.
Sorotan tersebut mencuat dalam audiensi dan aksi di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis (11/6/2026).
Dalam forum itu, para aktivis membeberkan berbagai persoalan pelayanan yang terjadi selama pelaksanaan SPMB 2026, mulai dari lambatnya penanganan aduan hingga minimnya petugas di pos pengaduan Disdik Jawa Barat.
Mereka menyebut pelayanan pengaduan masyarakat hanya dijaga dua orang petugas sehingga banyak laporan masyarakat tidak tertangani dengan cepat.
Akibat kondisi tersebut, banyak orang tua murid terus mendatangi kantor Disdik Jawa Barat untuk meminta penjelasan terkait proses seleksi dan persoalan sistem pendaftaran.
Berbagai keluhan pun ramai viral di media sosial dan memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
Aktivis juga menilai persoalan pelayanan publik dalam pelaksanaan SPMB tahun ini sudah masuk kategori serius karena berdampak terhadap kondisi psikologis calon murid dan orang tua.
Mereka meminta Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap pelayanan pengaduan masyarakat yang dinilai buruk dan lambat.
Selain itu, Gubernur Jawa Barat juga didesak membentuk tim investigasi untuk mengusut berbagai persoalan dalam pelaksanaan SPMB 2026.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, menyatakan berbagai masukan dari aktivis dan pemerhati pendidikan akan menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan bersama DPRD Jawa Barat.
Polemik SPMB Jawa Barat hingga kini masih menjadi perhatian publik setelah berbagai persoalan sistem dan pelayanan ramai diperbincangkan masyarakat di media sosial. (Arsy)
