DJABARPOS.COM, Bandung – Di tengah target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp700 miliar pada 2026, Pemerintah Kota Bandung justru mengambil langkah berbeda. Alih-alih memperketat penagihan, Bapenda memilih memberikan diskon pokok tunggakan hingga 100 persen serta menghapus denda bagi wajib pajak.
Strategi tersebut dinilai sebagai pendekatan yang lebih persuasif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan (PAD) II Bapenda Kota Bandung, Andri Nurdin, mengatakan pemerintah tidak semata-mata mengejar angka penerimaan daerah.
“Tujuan utamanya bukan hanya mengejar target pendapatan, tetapi juga membantu masyarakat mengurangi beban serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak,” tuturnya.
Pada tahun ini target penerimaan PBB Kota Bandung mencapai Rp700 miliar atau meningkat sekitar Rp100 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Hingga 30 Juni 2026, realisasi penerimaan PBB telah mencapai sekitar Rp294,6 miliar.
Menurut Andri, persoalan piutang PBB menjadi tantangan hampir seluruh pemerintah daerah setelah pengelolaan PBB dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sejak 2013
“Dulu PBB dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak. Ketika dilimpahkan menjadi pajak daerah, piutang-piutang lama juga ikut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” jelasnya.
Untuk memperluas layanan kepada masyarakat, Bapenda juga akan membuka pelayanan perpajakan dalam kegiatan Gebyar Utama (Gerakan Bandung Unggul Melayani Warga) pada 26 Juli 2026 di Lapangan Gasmin Antapani.
Dalam kegiatan tersebut masyarakat dapat mengakses layanan PBB, pajak kendaraan bermotor, Identitas Kependudukan Digital (IKD), Nomor Induk Berusaha (NIB), serta berbagai layanan publik lainnya.
“Kami mengajak masyarakat datang ke Gebyar Utama. Banyak pelayanan publik yang bisa dimanfaatkan dalam satu hari, termasuk layanan perpajakan. Mudah-mudahan masyarakat bisa memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya,” pungkas Andri. (Nino)
