DJABARPOS.COM, Jakarta – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan politik sebagai sarana pengabdian kepada bangsa, bukan sebagai jalan untuk mengejar kepentingan pribadi maupun kekayaan. Pesan tersebut disampaikan saat menjadi narasumber pada Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII Tahun 2026 di Jakarta, Sabtu (25/7/2026).
Dalam forum yang dihadiri tokoh-tokoh umat Islam dari berbagai daerah itu, Lodewijk menekankan bahwa kualitas politik nasional akan sangat menentukan arah pembangunan Indonesia menuju cita-cita Indonesia Emas 2045. Menurutnya, politik yang berlandaskan moral, keadilan, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat menjadi fondasi penting bagi demokrasi yang sehat.
Di tengah perubahan geopolitik dunia yang semakin dinamis, Indonesia dinilai menghadapi tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan politik dan keamanan. Perkembangan global juga berdampak terhadap ketahanan ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan negara sehingga membutuhkan sistem pemerintahan yang mampu menjaga stabilitas nasional.
“Oleh karena itu, Indonesia memerlukan sistem politik yang kuat, demokrasi yang berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus mempercepat pembangunan,” ungkapnya.
Menurut Lodewijk, umat Islam memiliki posisi strategis dalam memperkuat kehidupan demokrasi di Indonesia. Ia mengajak peserta kongres untuk menghidupkan kembali nilai-nilai profetik Islam dalam praktik politik sehingga orientasinya tidak sekadar perebutan kekuasaan, melainkan menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas.
“Politik harus menjadi alat untuk mewujudkan kepentingan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum ke arah yang lebih baik,” ujarnya.
Dalam paparannya, Wamenko Polkam juga mengingatkan masih adanya sejumlah tantangan yang membayangi kehidupan politik nasional. Mulai dari praktik politik transaksional yang berbiaya tinggi, kampanye negatif dan kampanye hitam, menguatnya oligarki dan politik dinasti, rendahnya literasi politik, hingga demokrasi yang masih cenderung bersifat prosedural.
Ia menilai peran ulama bersama organisasi kemasyarakatan tetap dibutuhkan sebagai penjaga nilai-nilai kebangsaan sekaligus pengingat ketika terjadi penyimpangan dalam kehidupan bernegara. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus menjaga persatuan dan memilih cara-cara yang benar dalam memperjuangkan kepentingan bangsa.
“Politik adalah ibadah pengabdian, bukan jalan menuju kekayaan. Kepentingan bangsa dan negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan umat,” tegas Wamenko Polkam.
Kongres Umat Islam Indonesia VIII turut dihadiri Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan, para pimpinan MUI provinsi, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam tingkat nasional, perwakilan perguruan tinggi, serta kalangan pesantren. Dalam kegiatan tersebut, Wamenko Polkam didampingi Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Heri Wiranto. (Arsy)
