DJABARPOS.COM, Jakarta – Penguatan koordinasi antarkementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan Perum Bulog menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), pemerintah juga menaruh perhatian terhadap efektivitas rantai distribusi komoditas pangan.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Pembahasan Kelancaran Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah yang digelar secara hybrid dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (27/7/2026).
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menjelaskan bahwa stabilitas harga pangan tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan komoditas, tetapi juga oleh kelancaran distribusi hingga tingkat masyarakat. Karena itu, penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan dinilai menjadi bagian penting dalam upaya pengendalian inflasi.
Dalam rapat tersebut, Tomsi memaparkan bahwa pada pekan keempat Juli 2026, tekanan inflasi pada komoditas beras terjadi di 152 kabupaten/kota, sedangkan minyak goreng mengalami tekanan harga di 109 kabupaten/kota. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya langkah pengendalian yang dilakukan secara terpadu.
Sebagai salah satu instrumen pengendalian, Kemendagri mendorong Perum Bulog bersama pemerintah daerah kembali menggencarkan Gerakan Pangan Murah secara lebih luas. Menurut Tomsi, pelaksanaan program tersebut sebelumnya pernah memberikan dampak terhadap penurunan jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga hingga sekitar 50 daerah.
Selain membahas beras dan minyak goreng, rapat juga menyoroti rantai distribusi bawang putih. Tomsi menilai disparitas harga dari tingkat distributor hingga pengecer memerlukan perhatian melalui pengawasan distribusi agar margin harga tetap berada dalam batas yang wajar.
Ia mengajak seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memperkuat sinergi dalam pengawasan distribusi komoditas pangan sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Di sisi pelaksanaan program, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog telah merencanakan Gerakan Pangan Murah yang akan dilaksanakan pada awal Agustus 2026.
Program tersebut akan digelar secara serentak di seluruh Indonesia dengan fokus pada komoditas beras sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga menjelang momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Satgas Pangan Polri, Kejaksaan, serta jajaran pemerintah daerah dari seluruh Indonesia. (Arsy)
