DJABARPOS.COM, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/11). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan APBN 2025 dan rencana program Kementerian PU untuk tahun anggaran 2026. Menteri Dody menyampaikan peningkatan pagu efektif Kementerian PU yang kini mencapai Rp109,81 triliun setelah penambahan sebesar Rp23,21 triliun.
Untuk tahun anggaran 2026, Kementerian PU memperoleh pagu sebesar Rp118,5 triliun yang diarahkan untuk pemerataan dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Anggaran tersebut dialokasikan bagi sejumlah sektor prioritas, seperti pembangunan jaringan irigasi, peningkatan konektivitas jalan nasional dan daerah, penyediaan air minum dan sanitasi, pembangunan gedung pendidikan dan layanan masyarakat, serta infrastruktur berbasis masyarakat.
Setiap Direktorat Jenderal memiliki target pembangunan masing-masing. Ditjen SDA menargetkan pembangunan jaringan irigasi baru 15.851 ha dan rehabilitasi 197.430 ha, serta lanjutan pembangunan 15 bendungan. Ditjen Bina Marga menargetkan pembangunan jalan baru 191 km, peningkatan kapasitas 1.392 km, jembatan 1.734 meter, dan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah. Sementara Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Prasarana Strategis fokus pada layanan air minum, sanitasi, pengelolaan sampah, serta pembangunan sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi.
Dalam rapat tersebut, Menteri Dody menekankan pentingnya percepatan proses teknis dan pengadaan barang/jasa agar pelaksanaan anggaran berjalan optimal. Komisi V DPR RI mendukung percepatan tersebut, termasuk pembukaan blokir anggaran 2025 dan pergeseran anggaran antarprogram. Komisi juga menyoroti perlunya pemerataan alokasi anggaran antardaerah dan peningkatan keterlibatan pengusaha lokal dalam proyek APBN.
Ketua Komisi V, Lasarus, meminta Kementerian PU memastikan pemerataan pembangunan sebagai fokus utama, terutama di wilayah luar Jawa. Menutup rapat, Menteri Dody menyampaikan apresiasi atas masukan Komisi V dan menegaskan komitmen Kementerian PU menjalankan program secara efektif demi mewujudkan infrastruktur yang adil dan berkelanjutan. (Arsy)