DJABARPOS.COM, Bandung – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) di Jawa Barat agar menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara konsisten dan selaras dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Ia menegaskan, tidak boleh ada program dalam APBD yang tidak tercantum dalam RKPD sebagai dasar perencanaan.
“Tidak boleh ada lagi program di dalam APBD yang tiba-tiba muncul tanpa dasar perencanaan di dokumen RKPD, begitu pula sebaliknya,” ujar Wiyagus dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 di Bale Gede, Gedung Negara Pakuan, Bandung, Rabu (15/4/2026).
Menurutnya, sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran menjadi kunci agar pembangunan daerah berjalan terarah dan berkesinambungan, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, seluruh dokumen perencanaan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) hingga RKPD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, harus mengacu pada arah pembangunan nasional.
Ekonomi Jabar Tumbuh di Atas Nasional
Dalam kesempatan tersebut, Wiyagus juga mengapresiasi capaian ekonomi Jawa Barat sepanjang 2025 yang tumbuh sebesar 5,32 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,11 persen.
Bahkan, pada triwulan IV 2025, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tercatat mencapai 5,85 persen.
Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak cepat berpuas diri. Pasalnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat masih tergolong tinggi, yakni sebesar 6,77 persen.
“Ini menjadi catatan penting agar laju ekonomi ke depan lebih inklusif dan mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal,” katanya.
Soroti Program Prioritas dan Keamanan Pangan
Selain itu, Wiyagus turut menyoroti pelaksanaan program prioritas nasional dalam kerangka Asta Cita, termasuk pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia mengapresiasi langkah tersebut, namun menekankan pentingnya percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) guna menjamin keamanan pangan bagi masyarakat.
“Sertifikasi ini bukan sekadar administrasi, tetapi jaminan keamanan pangan bagi anak-anak kita,” tegasnya.
Dorong Integritas Pengelolaan Anggaran
Di akhir arahannya, Wiyagus mengajak seluruh jajaran Pemda untuk bekerja dengan integritas dan tanggung jawab dalam mengelola anggaran daerah.
Ia berharap setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Mari kita pastikan setiap anggaran yang digunakan berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat menuju Jawa Barat yang lebih maju,” pungkasnya. (Arsy)
