DJABARPOS.COM, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terus mengandalkan pasokan cabai dari daerah lain sebagai solusi menghadapi lonjakan harga.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (8/6/2026).
Menurut Tomsi, ketergantungan terhadap daerah pemasok justru membuat pengendalian harga menjadi tidak efektif ketika terjadi gangguan pasokan secara nasional.
Ia menilai setiap daerah harus mulai membangun kemampuan produksi sendiri sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kenaikan harga cabai merah yang mencapai 25,64 persen pada Mei 2026.
Dalam forum itu, Tomsi secara terbuka meminta kepala daerah mengambil tanggung jawab lebih besar terhadap kebutuhan pangan masyarakatnya.
“Saya ingin menjelaskan kalau kita memahami bahwa warga masyarakat kita di kabupaten/kota kita adalah kelompok dominan pemakan cabai, ya bertanggung jawab lah kepala daerahnya, jangan mengandalkan kabupaten/kota lain untuk membantu,” tegasnya.
Kemendagri menilai daerah dengan tingkat konsumsi cabai tinggi perlu memiliki strategi produksi yang lebih kuat dibandingkan hanya mengandalkan distribusi.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menyusun langkah konkret.
Upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi kerentanan terhadap gejolak harga yang kerap terjadi pada komoditas hortikultura.
Kemendagri menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah. (Arsy)
